BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sudah wajib digunakan mulai masa pajak September 2021. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (10/9/2021).
Sesuai dengan ketentuan PMK 231/2019, pelaporan atas pemotongan dan/atau pemungutan pajak oleh instansi pemerintah dilakukan dengan menggunakan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh Pasal 21/26 instansi pemerintah atau SPT Masa unifikasi instansi pemerintah.
Berdasarkan pada ketentuan PER-17/PJ/2021, bukti pemotongan/pemungutan pajak dan SPT Masa tersebut berbentuk dokumen elektronik. Adapun dokumen elektronik tersebut dibuat dan dilaporkan melalui aplikasi e-bupot instansi pemerintah.
“Peraturan Direktur Jenderal [No. PER-17/PJ/2021] ini mulai berlaku sejak masa pajak September 2021,” bunyi Pasal 17 beleid yang ditetapkan pada 18 Agustus 2021 tersebut.
Adapun SPT unifikasi instansi pemerintah meliputi beberapa jenis pajak, yaitu PPh Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 26 selain yang dilaporkan dalam SPT 21/26 instansi pemerintah, serta PPN dan/atau PPnBM.
Sebagai informasi kembali, sesuai dengan PER-02/PJ/2021 s.t.d.d. PER-13/PJ/2021, kewajiban menggunakan NPWP instansi pemerintah berlaku sejak masa September 2021. Penghapusan NPWP bendahara secara jabatan oleh dirjen pajak juga terhitung sejak 1 September 2021.
Selain mengenai kewajiban penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah, ada pula bahasan mengenai rencana konsinyasi mengenai RUU KUP yang akan digelar DPR dan pemerintah mulai pekan depan.
Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Yudha Wijaya mengatakan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sudah bisa digunakan untuk pencatatan transaksi mulai 1 September 2021.
“Aplikasi e-bupot instansi pemerintah ini disediakan Direktorat Jenderal Pajak untuk transaksi-transaksi yang dimulai pada 1 september 2021. Lalu, mereka [bendahara instansi pemerintah] akan melaporkan pada Oktober paling lambat tanggal 20,” ujarnya. (DDTCNews)
Aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah sebagai one stop service pemenuhan kewajiban perpajakan atas belanja kementerian/lembaga. Kewajiban penggunaan aplikasi e-bupot unifikasi instansi pemerintah tidak berlaku surut untuk masa pajak sebelum September 2021.
"Jika instansi melakukan pembetulan untuk masa pajak sebelum September 2021, seperti Agustus dan Juli, tidak boleh menggunakan aplikasi e-bupot unifikasi. Hal itu dilakukan dengan saluran yang sebelumnya digunakan, misalnya dengan e-SPT atau manual," jelas Penyuluh Pajak Ahli Madya Direktorat Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Yudha Wijaya. (DDTCNews)
Rapat Panja A mengenai RAPBN 2022 menyepakati target penerimaan perpajakan tahun depan senilai Rp1.510 triliun. Jumlah tersebut lebih tinggi ketimbang usulan pemerintah senilai Rp1.506,9 triliun.
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah Said memerinci target penerimaan pajak 2022 naik 0,16% dari usulan pemerintah Rp1.262,9 triliun menjadi Rp1.265 triliun. Sementara penerimaan kepabeanan dan cukai naik 0,4%, dari Rp244 triliun menjadi Rp245 triliun. (DDTCNews)
Wakil Ketua Komisi XI DPR Fathan Subchi mengatakan masih ada fraksi yang belum menyampaikan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Hingga Kamis (9/9/2021), baru 6 fraksi yang sudah menyampaikan DIM RUU KUP.
“Insyaallah minggu depan konsinyasi dan pendalaman dengan pemerintah untuk mencocokkan pandangan fraksi dengan konsep pemerintah," ujarnya. (DDTCNews)
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyebut perumusan kebijakan mengenai tarif cukai hasil tembakau (CHT) atau rokok makin sulit dilakukan setiap tahunnya.
Pemerintah mempertimbangkan berbagai aspek sebelum menyusun kebijakan untuk menaikkan tarif cukai rokok. Dalam beberapa tahun terakhir, pembahasan mengenai tarif cukai rokok bahkan dipimpin langsung Presiden Joko Widodo.
"Beberapa hal menjadi dasar dari pemikiran rumusan kebijakannya. Ini bahkan dilakukan bukan hanya pada tingkat teknis, tetapi sampai dengan tingkat rapat dengan Bapak Presiden," katanya. (DDTCNews)
Masih terdapat beberapa pemotong/pemungut pajak yang tetap melakukan pemotongan/pemungutan PPh ketika bertransaksi dengan wajib pajak UMKM yang memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM DTP.
Bila hal tersebut terjadi, wajib pajak UMKM disarankan untuk meminta bukti potong. Dalam SPT Tahunan, pemotongan PPh oleh pemotong bisa menjadi kredit pajak. Bila ada kelebihan pembayaran, bisa dilakukan restitusi. Oleh karena itu, bukti potong perlu disediakan sebagai bukti.
"Kalau wajib pajak mengeklaim sudah dipotong tapi tidak ada bukti potong, itu nanti yang harus dibuktikan ketika wajib pajak meminta kelebihan pembayaran pajak tersebut. Kami harus mengecek apakah uang yang sudah dipotong betul-betul sudah disetorkan ke negara," ujar Kasubdit Penyuluhan Perpajakan DJP Inge Diana Rismawanti. (DDTCNews) (kaw)
