Redesain Desentralisasi Fiskal Disarankan Masuk dalam RUU HKPD

JAKARTA, DDTCNews – Mantan Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Djohermansyah Djohan menyarankan pemerintah dan DPR agar memasukkan pasal tentang desain ulang desentralisasi fiskal dalam RUU Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD).

Djohermansyah mengatakan pemerintah perlu melakukan upaya lebih untuk mendorong pemerintah daerah agar memiliki kemandirian fiskal. Menurutnya, praktik yang selama ini berjalan belum cukup efektif karena hanya ada satu pemda yang tergolong sangat mandiri.

"Perlu desain ulang praktik desentralisasi fiskal kita, terutama pelimpahan tanggung jawab pengeluaran yang memadai. Ini harus clear," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, Rabu (7/7/2021).

Djohermansyah mengatakan ketergantungan pemda kepada pemerintah pusat masih sangat tinggi. Hingga saat ini, hanya Kabupaten Badung yang tergolong sangat mandiri dari sisi fiskal.

Sementara itu, ada 8 provinsi dan 2 kota yang tergolong mandiri serta 18 provinsi dan 36 kabupaten/kota dengan kondisi fiskal menuju mandiri. Adapun pemda yang belum tergolong mandiri ada 8 provinsi dan 458 kabupaten/kota.

Ketidakmandirian fiskal tersebut disebabkan beberapa hal, seperti PAD yang kecil sedangkan belanjanya besar, penerimaan pajak daerah rendah, kesenjangan wilayah atau terjadi bencana, dana bagi hasil (DBH) rendah, serta banyak program tidak tepat sasaran.

Dengan berbagai masalah tersebut, dia menyarankan agar RUU HKPD memuat pasal yang memberikan kejelasan praktik desentralisasi fiskal, terutama mengenai peran dan tugas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dia berharap RUU tersebut mampu menyempurnakan ketentuan yang ada pada UU Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dan UU Pajak dan Retribusi Daerah (PDRD),

Redesain desentralisasi fiskal juga perlu dilakukan dengan mengalokasikan sumber pendapatan yang sesuai dan memadai. Dalam hal ini, pemda harus diberikan kewenangan memungut jenis pajak yang basisnya tidak bergerak serta fleksibilitas dalam menentukan tarif.

Kemudian, transfer antartingkat pemerintah harus berjalan secara komprehensif dan dinamis. Menurut Djohermansyah, transfer perlu diatur untuk mengatasi kesenjangan fiskal dan mendorong kemandirian fiskal daerah.

Mengenai pinjaman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemda, dia mengingatkan agar dilakukan secara sehat dan bijaksana. Walaupun dalam situasi pandemi Covid-19, penerapan batasan anggaran dan kontrol yang ketat perlu diterapkan untuk meminimalkan setiap risiko.

Selain mendesain ulang desentralisasi fiskal, Djohermansyah juga merekomendasikan perbaikan skema pengelolaan keuangan pusat dan daerah. Misalnya, pada DBH minyak bumi, dapat ditingkatkan dari 15% menjadi 35%.

Selain itu, lanjutnya, pemerintah juga perlu mempertimbangkan pemberian DBH baru untuk provinsi penghasil kelapa sawit. Pasalnya, selama ini, Riau dan provinsi-provinsi di Kalimantan sering mengeluhkan porsi DBH yang tidak memadai walaupun mereka penghasil komoditas kelapa sawit.

“Mungkin harus dikaitkan juga dengan daerah yang seperti apa atau daerah penghasil apa," ujarnya. (kaw)