Perwakilan dari Fraksi Partai Nasdem di DPR Willy Aditya.
JAKARTA, DDTCNews – Fraksi Partai Nasdem meminta pemerintah untuk menimbang ulang rencana perubahan kebijakan PPN sebagaimana tertuang dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2022.
Perwakilan dari Fraksi Partai Nasdem Willy Aditya mengatakan rencana kenaikan tarif PPN perlu ditinjau ulang karena berpotensi melemahkan daya beli masyarakat. Dia khawatir kenaikan tarif PPN mengganggu momentum pemulihan ekonomi.
"Rencana menaikkan pajak PPN untuk ditinjau mengingat langkah tersebut akan melemahkan daya beli masyarakat yang akhirnya mengganggu momentum pemulihan ekonomi nasional," katanya dalam rapat paripurna, Selasa (25/5/2021).
Baru-baru ini, pemerintah tengah mempertimbangkan sejumlah perubahan kebijakan terkait dengan PPN di antaranya seperti menaikkan tarif PPN, menerapkan skema PPN multi tarif, hingga opsi untuk menerapkan goods and services tax (GST).
Pemerintah juga memandang praktik pemberian fasilitas PPN dalam bentuk pembebasan selama ini membuat distorsi terhadap daya saing lokal. Selain itu, terdapat pula indikasi yang menunjukkan fasilitas PPN tidak tepat sasaran dan mengikis basis pemajakan.
Untuk itu, perluasan basis PPN dengan cara mengenakan PPN terhadap barang-barang yang selama ini mendapatkan fasilitas juga menjadi salah satu opsi atau alternatif yang dapat diambil untuk membiayai APBN.
"Ini untuk membuat kita, rezim PPN-nya, lebih comparable dan kompetitif dibandingkan negara lain," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada Senin (24/5/2021). (rig)