Pemerintah Ajak WP Lapor SPT dan Bayar Pajak untuk Sukseskan Vaksinasi

JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengajak wajib pajak untuk segera membayar pajak dan melapor surat pemberitahuan (SPT) tahunan demi menyukseskan vaksinasi Covid-19.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Nugraha mengatakan pemerintah mendanai pengadaan vaksin dan vaksinasi Covid-19 menggunakan APBN, yang utamanya bersumber dari penerimaan pajak.

Menurutnya, pemerintah akan berupaya meningkatkan jumlah masyarakat yang divaksin, seiring dengan mulai meningkatnya penerimaan pajak karena periode pelaporan SPT tahunan.

"Harapannya [jumlah masyarakat yang menerima vaksinasi] sehari 1 juta. Dengan penerimaan pajak ini, sudah in line," katanya dalam acara Spectaxcular 2021, Senin (22/3/2021).

Kunta mengatakan saat ini pemerintah memiliki stok vaksin Covid-19 sebanyak 40 juta dosis. Sekitar 8 juta vaksin telah diberikan kepada masyarakat, terdiri atas 5,7 juta orang menerima suntikan vaksin dosis pertama, dan 2,4 juta menerima suntikan vaksin dosis kedua.

Menurut Kunta, pemerintah terus berupaya meningkat jumlah vaksinasi harian dari yang saat ini hanya 400.000. Dia berharap proses vaksinasi Covid-19 bisa berjalan lebih cepat agar segera tercapai kekebalan komunal atau herd immunity.

Pemerintah menargetkan vaksinasi bisa diberikan kepada 181,5 juta penduduk tahun ini. Dari sisi Kementerian Keuangan, Kunta akan memastikan ketersediaan anggaran Rp58,18 triliun untuk program vaksinasi.

Menurutnya, proses pengadaan vaksin akan terus berjalan hingga beberapa waktu ke depan. Dia pun berharap penerimaan pajak akan meningkat ketika akhir tenggat pelaporan SPT tahunan pada Maret dan April 2021, untuk mendanai pengadaan vaksin dan program vaksinasi Covid-19.

Harapan serupa disampaikan Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari pemerintah Siti Nadia Tarmizi. Nadia mengatakan wajib pajak dapat memainkan 2 peran penting untuk menyukseskan vaksinasi Covid-19.

Pertama, bersedia divaksin ketika sudah menerima giliran memperoleh vaksinasi. Kedua, patuh membayar pajak agar negara memiliki kemampuan untuk menyelesaikan program vaksinasi.

"Dengan keyakinan seperti ini, kami yakin dukungan dari para wajib pajak merupakan salah satu yang juga diharapkan," ujarnya. (Bsi)