BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. (tangkapan layar Youtube MK)
JAKARTA, DDTCNews – Dalam persidangan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan penerbitan Perpu 1/2020 yang disahkan menjadi UU 2/2020 telah sesuai dengan konstitusi.
Sri Mulyani mengatakan Presiden Joko Widodo perlu segera menerbitkan perpu tersebut untuk merespons kondisi kegentingan yang memaksa akibat pandemi Covid-19. Meski demikian, dia memastikan proses penyusunannya tetap sesuai dengan UUD 1945 sebagai dasar negara.
"Pembahasan RUU yang disampaikan pemerintah dilakukan oleh DPR pada masa persidangan yang sama, tidak melanggar ketentuan Pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945," katanya dalam sidang virtual MK, Kamis (8/10/2020).
Sri Mulyani mengakui proses penyusunan perpu hingga pengesahannya menjadi UU di DPR memang berlangsung cepat. Menurutnya, hal itu untuk menghindari terjadinya krisis ekonomi dan krisis sektor keuangan.
UU 2/2020 juga memberi legitimasi pemerintah untuk melakukan langkah-langkah dalam menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan akibat pandemi. Oleh karena itu, pemerintah kini memiliki fleksibilitas dalam membuat kebijakan untuk memulihkan perekonomian nasional.
Sri Mulyani menyebut makin cepat pemerintah merespons dan menangani Covid-19, akan makin cepat pula Indonesia negara keluar dari dampak negatif pandemi. Pasalnya, hingga saat ini belum ada negara yang dapat memperkirakan waktu pandemi Covid-19 akan berakhir serta memastikan besaran dampak terhadap perlambatan perekonomian yang ditimbulkannya.
"Apabila tidak dilakukan upaya penanggulangan secara cepat dan tepat atas perlambatan tersebut, akan terjadi ancaman terhadap stabilitas sistem keuangan nasional," ujarnya.
Melalui UU 2/2020 pemerintah juga menyediakan fasilitas kesehatan untuk merawat penderita Covid-19 sekaligus melindungi masyarakat yang terdampak. Sri Mulyani menyebut UU 2/2020 telah mengatur pelebaran defisit anggaran di atas 3% karena melonjaknya belanja negara, terutama untuk penanganan masalah kesehatan dan program perlindungan sosial masyarakat.
Meski ada fleksibilitas memperlebar defisit, dia menjamin ketentuan itu tidak dimaksudkan untuk digunakan secara sewenang-wenang. "Sebaliknya, hal ini ditunjukkan untuk memberikan kemampuan pemerintah dalam menangani krisis kesehatan akibat Covid-19 dan efek domino yang ditimbulkannya," imbuhnya.
Pemerintah menyampaikan RUU tentang penetapan Perpu 1/2020 menjadi UU kepada DPR pada 1 April 2020. Setelah melalui proses pembahasan, DPR memberikan persetujuan dalam rapat paripurna pada 12 Mei 2020.
Gugatan uji materi dilayangkan dalam 7 nomor perkara ke MK, baik untuk pengujian formal maupun materiel. Agenda sidang hari ini yakni mendengar keterangan Presiden dan DPR RI. Namun, Sri Mulyani yang hadir mewakili Presiden. Sidang akan berlanjut Kamis pekan depan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli. (kaw)
