Kenapa Pertumbuhan Konsumsi Pemerintah Sulit Diprediksi? Ini Kata BKF

JAKARTA, DDTCNews - Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mengungkapkan konsumsi pemerintah sebagai komponen pertumbuhan ekonomi merupakan komponen yang tidak mudah diprediksi.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu mengatakan hanya konsumsi pemerintah pusat yang berada di bawah kontrol Kementerian Keuangan, sedangkan konsumsi pemerintah daerah (pemda) berada di bawah kontrol pemda masing-masing.

"Sebanyak 26% dari APBN adalah transfer ke daerah, ini kalau sudah ditransfer ke pemda maka performa pemda untuk membelanjakan dana tersebut yang menentukan arah konsumsi pemerintah," ujar Febrio, Jumat (2/10/2020).

Seperti diketahui, kinerja konsumsi pemerintah pada semester I/2020 cenderung bergerak fluktutif dan diproyeksikan tumbuh sebesar 0,6% hingga 4,8% pada 2020 ini.

Rentang proyeksi konsumsi pemerintah yang 4,2 poin persen lebih tinggi dari proyeksi konsumsi rumah tangga 1,1 poin persen dan pembentukan modal tetap bruto 1,2 poin persen. Rentang proyeksi konsumsi pemerintah yang lebar itu menunjukkan konsumsi pemerintah susah diprediksi.

Agar konsumsi pemerintah bisa naik sesuai dengan harapan pemerintah, Febrio mengatakan pemerintah pusat berulang kali berdiskusi dengan pemda untuk memastikan pemda dapat membelanjakan APBD-nya dengan maksimal.

"Dana yang sudah kami transfer lewat tranfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sudah banyak, tetapi bagian belanja APBD-nya yang tidak bisa kami prediksi dengan akurat," ujar Febrio.

Ia menambahkan realisasi APBD yang tidak dapat dipastikan nominalnya maupun dampaknya baik secara output maupun outcome merupakan masalah yang semakin mencolok di tengah pandemi Covid-19 dan akan dievaluasi oleh pemerintah pusat ke depan.

Febrio mengatakan pemerintah pusat akan mengevaluasi bagaimana TKDD yang sudah diberikan pemerintah pusat digunakan pemda. Harus dipastikan dana yang diberikan pemerintah pusat ke pemda benar-benar dimanfaatkan dan mencapai output serta outcome yang signifikan.

"Covid-19 memberikan pelajaran yang berharga, penting sekali bagi pemda untuk melaksanakan anggarannya secara countercyclical seperti yang dilakukan oleh pemerintah pusat," ujar Febrio.

Untuk belanja yang berada di bawah kontrol pemerintah pusat seperti belanja kementerian dan lembaga (K/L) hingga belanja program pemulihan ekonomi nasional (PEN), Febrio menilai realisasi dan pertumbuhannya sudah berjalan dengan baik.

Kementerian Keuangan mencatat, realisasi belanja K/L sudah mencapai 61,8% dari target, yakni sebesar Rp517,2 triliun dari target sebesar Rp836,4 triliun.

Belanja non-K/L yang di dalamnya terdapat belanja program PEN tercatat masih terealisasi sebesar 460,1 triliun, hanya 40,4% dari target sebesar Rp1.138,9 triliun. Meski masih rendah, Febrio mengatakan realisasi PEN diharapkan mampu mendekat 100% pada akhir tahun. (Bsi)