BERITA TERKINI
Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (tangkapan layar Youtube Sekretariat Presiden)
JAKARTA, DDTCNews – Istana Kepresidenan menyatakan pembentukan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dilakukan untuk mengintegrasikan kebijakan di bidang kesehatan dan ekonomi di tengah pandemi virus Corona.
Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan kebijakan terkait dengan masalah kesehatan dan ekonomi bisa berjalan beriringan. Menurutnya, kebijakan penanganan kesehatan dan ekonomi akan lebih maksimal jika berada pada satu organisasi.
"Komite ini dimaksudkan untuk mengintegrasikan kebijakan antara kebijakan kesehatan dengan kebijakan perekonomian, yang sering dikatakan Pak Presiden ini ibarat ada gas, ada rem. Dua-duanya harus diselesaikan secara seimbang," katanya, Rabu (22/7/2020).
Pratikno mengatakan pemerintah selalu memprioritaskan penanganan masalah kesehatan yang ditimbulkan virus Corona. Salah satu buktinya adalah dukungan untuk menciptakan vaksin virus Corona yang kemudian memproduksinya secara massal.
Menurutnya, pengembangan dan uji klinis terhadap vaksin virus Corona tersebut akan segera dilakukan oleh tim dari Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Setelah itu, Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan kembali mengujinya sebelum diproduksi massal oleh Bio Farma.
Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional telah terbentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres) No. 82 Tahun 2020. Komite itu terdiri atas Komite Kebijakan, Satuan Tugas Penanganan Covid-19, serta Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.
Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan dibantu enam wakil, yakni Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Keuangan, Menteri Kesehatan, serta Menteri Dalam Negeri.
Pratikno menambahkan Presiden juga telah menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana, yang bertugas mengintegrasikan dan mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan strategis dalam rangka percepatan penanganan pandemi sekaligus pemulihan dampak ekonomi yang ditimbulkan.
"Ketua Pelaksana dari Komite ini tugasnya menyinergikan dua satgas. Jadi Satgas Penanganan Covid berjalan seperti biasa, dan sekarang didukung secara terintegrasi oleh Satgas Perekonomian di bawah kepemimpinan Pak Budi Gunadi Sadikin,” ujarnya. (kaw)
