BERITA TERKINI
Pekerja perempuan memproduksi alat pelindung diri sebuah perusahaan garmen saat kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah di Jakarta, Rabu (1/7/2020). Kunjungan Menaker tersebut guna memastikan pekerja perempuan pada sektor industri tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif serta untuk mengecek fasilitas laktasi dan perlindungan kesehatan bagi pekerja terutama saat pandemi Covid-19. (ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat/aww)
JAKARTA, DDTCNews - Iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2020 bakal sepenuhnya dibayar oleh pemerintah pusat.
Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terbaru yakni PMK No. 78/2020 yang merupakan aturan turunan dari Peraturan Presiden (Perpres) No. 64/2020 tentang Jaminan Kesehatan.
Iuran PBI JKN yang ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan bakal sepenuhnya dibayar oleh pemerintah pusat untuk tahun anggaran 2020, sedangkan pemerintah daerah baru berkontribusi pada pembayaran iuran peserta PBI JKN pada 2021.
"Untuk menjamin keberlangsungan dan kesehatan keuangan jaminan kesehatan, pemerintah daerah berkontribusi dalam membayar iuran bagi peserta PBI jaminan kesehatan ... sesuai kapasitas fiskal daerah," tulis Pasal 3 ayat 3Â PMK terbaru ini, seperti dikutip Selasa (1/7/2020).
Pada Pasal 23, kontribusi iuran peserta PBI JKN dibayarkan oleh pemerintah provinsi yang dibagi dan dibebankan berdasarkan kapasitas fiskal daerahnya masing-masing.
Adapun besaran kontribusi iuran peserta PBI yang dibebankan kepada pemerintah provinsi tidak terpaut jauh untuk setiap tingkatan kapasitas fiskal daerah.
Bagi provinsi dengan kapasitas fiskal daerah yang dikategorikan sangat tinggi, kontribusi iuran peserta PBI JKN adalah Rp2.200 per orang per bulan. Untuk provinsi dengan kapasitas fiskal daerah tinggi dan sedang, kontribusi iuran yang dibayarkan turun ke nominal Rp2.100 per orang per bulan.
Untuk provinsi dengan kapasitas fiskal daerah rendah dan sangat rendah, kontribusi iuran peserta PBI JKN yang wajib dibayarkan adalah Rp2.000 per orang per bulan. Kapasitas fiskal daerah ini mengacu pada PMK yang menetapkan peta kapasitas fiskal daerah yang diperbarui setiap tahun.
Untuk peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) kelas III, tarif ditetapkan sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan sebagian tarif iuran sebesar Rp16.500 per orang per bukan dibayar oleh pemerintah pusat sebagai bantuan iuran pada 2020.
Adapun Rp25.500 sisanya dapat dibayarkan oleh pemda sepanjang peserta PBPU dan BP didaftarkan oleh Pemda. Bantuan iuran dari pemerintah pusat sebesar Rp16.500 ini dibayarkan oleh pemerintah pusat untuk bulan Juli hingga Desember 2020.
Pada 2021, tarif untuk peserta PBPU dan BP kelas III tetap sebesar Rp42.000 per orang per bulan dengan Rp7.000 dibayar oleh pemerintah pusat dan pemda sebagai bantuan iuran.
Bantuan iuran sebesar Rp7.000 pada 2021 ini dibayar pemerintah pusat dan pemda dengan pembagian Rp4.200 dibayar pemerintah pusat dan Rp2.800 sisanya dibayar pemerintah daerah. Adapun Rp35.000 sisanya dapat dibayarkan pemda baik sebagian ataupun seluruhnya. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
