BERITA TERKINI
Anggota IV BPK Isma Yatun.
JAKARTA, DDTCNews - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah memulai rangkaian audit atas laporan keuangan tahun anggaran 2019 dari kementerian/lembaga (K/L). Aspek belanja perjalanan dinas menjadi sorotan auditor negara.
Anggota IV BPK Isma Yatun mengatakan sorotan belanja perjalanan dinas ditujukan untuk pemeriksaan laporan keuangan dari Kemenko Kemaritiman dan Investasi. Menurutnya, belanja perjalanan dinas menjadi salah satu risk based audit BPK untuk lembaga yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan tersebut.
"Saya apresiasi Kemenko Kemaritiman karena sudah menindaklanjuti dengan baik rekomendasi BPK, tapi dari belanja barang khususnya perjalanan dinas itu kami soroti," katanya di Auditorium BPK, Senin (6/1/2020).
Isma Yatun melanjutkan risk based audit ini sejalan dengan tujuan pemeriksaan yang didasarkan kepada empat kriteria. Pertama, kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Kedua, kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan sebagaimana diatur dalam SAP.
Ketiga, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait pelaporan keuangan. Keempat efektivitas sistem pengendalian intern (SPI). Empat kriteria tersebut, lanjut Isma Yatun, akan sejalan dengan lingkup pemeriksaan yang meliputi akun-akun neraca hingga pemantauan tindak lanjut pemerintah atas rekomendasi hasil-hasil pemeriksaan tahun sebelumnya.
“Untuk Kemenko kemaritiman memang tidak terlalu signifikan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat, tapi soal perjalanan dinas itu menjadi concern kami di Keuangan Negara IV,” paparnya.
Menyikapi perhatian BPK atas pelaksanaan audit, Kemenko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menjanjikan keterbukaan informasi atas kegiatan belanja perjalanan dinas di tempatnya. Menurutnya, selain keterbukaan informasi, perbaikan aturan atas belanja perjalanan dinas juga dinilai perlu diperbaiki agar tidak menjadi temuan rutin BPK setiap kegiatan audit.
“Untuk akses data, saya kira dibuka saja karena ini penting. Jadi, tidak perlu ada yang disembunyikan. Kemudian, kalau harus jujur, untuk masalah itu [belanja perjalanan dinas] yang perlu kita perbaiki karena sudah menjadi keluhan dari eselon I,II dan III,” ungkap Luhut. (kaw)
