BERITA TERKINI
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. (foto: Setkab)
JAKARTA, DDTCNews – Omnibus law Cipta Lapangan Kerja akan menjadi salah satu instrumen bagi pemerintah untuk melindungi pekerja di Tanah Air. Kebijakan unemployment benefit akan mulai diperkenalkan.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan dalam omnibus law cipta lapangan kerja, pemerintah akan memperkenalkan kebijakan unemployment benefit. Rencana kebijakan ini akan menjadi jaring sosial bagi pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).
"Unemployment benefit itu adalah fasilitas untuk mereka yang terkena pemutusan kerja atau keluar dari job market,” katanya.
Mantan Menteri Perindustrian itu menuturkan salah satu syarat agar fasilitas ini dapat dimanfaatkan adalah selama berkarier, status pekerja sudah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Ke depannya, fasilitas ini akan ditambahkan dalam fitur manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan.
Airlangga memastikan penambahan fitur ini tidak akan mengerek jumlah iuran BPJS Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini. Kalkulasi tengah dilakukan secara mendalam terkait seberapa besar benefit akan diberikan kepada pekerja yang terkena PHK.
“Manfaat dari unemployment benefit itu termasuk cash benefit selama 6 bulan, nanti jumlahnya ditentukan. Kemudian, yang kedua terkait dengan pelatihan, re-training, kemudian job placement," paparnya.
Kebijakan unemployment benefit ini, lanjut Airlangga, akan melengkapi kebijakan kartu pra kerja yang sudah terlebih dahulu digulirkan oleh pemerintah. Kedua program tesebut, menurutnya, memiliki kemiripan meskipun targetnya jelas berbeda.
Untuk kartu pra kerja lebih ditujukan bagi lulusan baru yang belum pernah mengecap kesempatan kerja. Pelatihan dan peningkatan keterampilan menjadi fokus utama dari program kartu pra kerja. Sementara itu, unemployment benefit lebih memberikan jaminan atas risiko kehilangan pekerjaan.
“Kalau pra kerja itu training dulu baru diberikan honor sampai dia kerja, ada waiting time. Kalau ini [unemployment benefit] sambil waiting time diberikan dulu karena sebelumnya mereka sudah bekerja dan sudah bayar iuran dan ada jaminan hari tua sehingga dikeluarkan dulu [benefit-nya] untuk support selama 6 bulan, training, kemudian job placement lagi," imbuhnya.
