JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) belum mengkalkulasi potensi belanja subsidi listrik dan BBM yang bisa dihemat sepanjang 2025.
Dirjen Perbendaharaan Luky Alfirman mengatakan realisasi belanja subsidi listrik maupun BBM nantinya akan bergantung pada sejumlah faktor, salah satunya nilai tukar rupiah.
"Realisasi dari nominal rupiah subsidi energi BBM dan listrik itu akan bergantung dari banyak faktor," ujarnya, dikutip pada Sabtu (27/9/2025).
Sementara untuk belanja subsidi BBM, Luky memaparkan faktor-faktor yang memengaruhi antara lain harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP), harga minyak dunia, dan kurs.
Dia mengungkapkan faktor-faktor tersebut bergerak cukup dinamis. Oleh karena itu, Kemenkeu akan memantaunya dalam kurun 3 bulan ke depan untuk memastikan jumlah penghematan subsidi listrik dan BBM pada akhir tahun.
"Kami masih mengambil langkah atau strategi secara hati-hati dan prudent. Kami juga masih punya kewajiban kepada BUMN pelaksana penyedia BBM, listrik bersubsidi yang juga harus kita perhitungkan," tutur Luky.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berencana memangkas subsidi listrik tanpa meningkatkan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat. Menurutnya, hal itu memungkinkan dengan memanfaatkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dan energi terbarukan lainnya.
Sepanjang Januari-Agustus 2025, pemerintah telah menggelontorkan anggaran senilai Rp218 triliun untuk subsidi dan kompensasi antara lain listrik, BBM, LPG, serta pupuk. Khusus untuk listrik, belanja subsidi pada semester I/2025 mencapai Rp36,6 triliun, dan diperkirakan terealisasi Rp89,1 triliun hingga akhir tahun.
Anggaran untuk subsidi tersebut berasal dari APBN. Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari APBN bersumber dari penerimaan pajak. (dik)