BERITA TERKINI
BANGKOK, DDTCNews - Asosiasi Hotel Thailand (Thai Hotels Association/THA) mendorong pemerintah mengubah regulasi pajak bumi dan bangunan (PBB) seiring dengan melambatnya kinerja sektor perhotelan dan pariwisata.
Ketua THA Thienprasit Chaiyapatranun mengatakan skema penghitungan PBB yang berlaku saat ini sangat memberatkan pelaku usaha.
"PBB yang berlaku saat ini tidak fleksibel dalam menghadapi perubahan kondisi pelaku usaha dibandingkan regulasi PBB sebelumnya," ujarnya, dikutip pada Sabtu (20/9/2025).
Dalam regulasi sebelumnya, wajib pajak hotel membayar PBB berdasarkan pendapatan mereka. Namun, berdasarkan regulasi baru PBB yang berlaku sejak 2019, pengusaha hotel diharuskan membayar tarif flat berdasarkan nilai taksiran tanah masing-masing.
Thienprasit pun menyarankan agar Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Thailand menerapkan konsep hybrid, yakni mengombinasikan skema pemungutan PBB yang lama dan baru. Menurutnya, pemerintah bisa memberlakukan sistem PBB yang lama dalam rangka membantu pelaku usaha hotel bertahan di masa-masa sulit.
"Revisi regulasi setelah jangka waktu tertentu adalah hal yang wajar," ungkapnya dilansir bangkokpost.com.
Thienprasit menambahkan reformasi skema pemungutan PBB tidak hanya menguntungkan pengusaha hotel, tetapi juga pelaku usaha skala kecil dan menengah. Dengan relaksasi dalam membayar PBB, pengusaha akan memiliki ruang berkembang selama masa perlambatan ekonomi.
Dia mencontohkan banyak pelaku usaha seperti toko kelontong dan toko swalayan lokal yang terkendala membayar PBB ketika perekonomian sedang sulit. Ditambah lagi, toko-toko tersebut juga harus bersaing dengan swalayan waralaba.
Thienprasit mengaku memahami jika perubahan mekanisme PBB bakal membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, sebagai solusi jangka pendek, dia meminta pemerintah memangkas besaran PBB sebesar 50% pada 2026.
THA melaporkan belakangan ini banyak hotel yang gagal meraup cuan selama low season. Pemerintah bahkan menargetkan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada 2025 hanya sebanyak 33 juta, lebih rendah dibanding tahun lalu yang mencapai 35,5 juta.
Meski terseok, THA menyatakan hotel-hotel di Thailand tetap harus beroperasi supaya aliran pendapatannya cukup untuk menutupi biaya tetap (fixed cost) seperti PBB. (dik)
