BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Badan Anggaran (Banggar) DPR dan pemerintah menyepakati perubahan postur dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 yang sebelumnya disusun oleh eks Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Setelah dirombak, Ketua Banggar DPR Said Abdullah melaporkan defisit anggaran dalam RAPBN 2026 naik menjadi Rp689,14 triliun atau 2,68% produk domestik bruto (PDB).
"Defisit awalnya Rp638,8 triliun menjadi Rp689,14 triliun, dan persentase defisit terhadap PDB yang awalnya 2,48% kini menjadi 2,68% atau ada kenaikan 0,2 poin persentase," ujarnya dalam rapat kerja bersama pemerintah, Kamis (18/9/2025).
Selanjutnya, Said memaparkan target pendapatan negara dalam RAPBN 2026 juga disepakati naik menjadi Rp3.153,58 triliun. Pos pendapatan negara ini utamanya berasal dari penerimaan perpajakan yang ditargetkan senilai Rp2.693,71 triliun.
Secara terperinci, target perpajakan mencakup penerimaan pajak senilai Rp2.357,7 triliun, serta kepabeanan dan cukai senilai Rp336 triiun. Kemudian, ada pula target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) senilai Rp459,19 triliun, serta hibah Rp663 miliar.
Berikutnya, Said menyampaikan target belanja negara dalam RAPBN 2026 yang disepakati sebesar Rp3.842,72 triliun. Pos belanja negara ini mayoritas berupa belanja pemerintah pusat senilai Rp3.149,73 triliun.
Secara terperinci, belanja pemerintah pusat mencakup belanja kementerian/lembaga (K/L) senilai Rp1.510,54 triliun, serta belanja non K/L senilai Rp1.639,18 triliun.
Selain itu, ada belanja transfer ke daerah (TKD) yang disepakati naik dari semula hanya Rp650 triliun menjadi Rp692,99 triliun.
"Tentu kenaikan TKD sebanyak Rp43 triliun ini sesuai dengan permintaan dari komisi-komisi dan berbagai pemberitaan yang demikian dahsyatnya urusan TKD. Ini direspon oleh pemerintah, lalu naik menjadi Rp692,99 triliun," kata Said.
Seiring dengan perkembangan anggaran tahun depan, Said menyampaikan keseimbangan primer dalam RAPBN 2026 juga didesain naik menjadi Rp89,70 triliun. Sementara itu, pembiayaan anggaran ditargetkan senilai Rp689,14 triliun.
"Kenaikannya di mana saja, sudah ada di belanja K/ untuk memenuhi TKD, sisanya di belanja pusat khususnya pendidikan dan beberapa KL. Apakah yang kami sampaikan terhadap postur terbaru ini dalam kuorum ini dapat disetujui? Setuju. Terima kasih," ujar Said sambil mengetuk palu usai mendapatkan persetujuan kuorum dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (dik)
