JAKARTA, DDTCNews - Badan Gizi Nasional (BGN) mengeklaim jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) yang beroperasi terus bertambah setiap harinya.
Hingga 15 September 2025 sudah ada 8.018 SPPG yang beroperasi, tumbuh 6,37% dibandingkan dengan jumlah SPPG pada 8 September 2025 sebanyak 7.453 unit.
"Ini bertambah kurang lebih 565 unit ketimbang per tanggal 8 September 2025. Ini sudah mencakup di 38 provinsi, di 509 kabupaten, dan juga 7.022 kecamatan," kata Kepala BGN Dadan Hindayana, dikutip pada Rabu (17/9/2025).
Saat ini, terdapat 5 kabupaten di Indonesia yang belum memiliki SPPG sehingga belum melaksanakan program makan bergizi gratis (MBG), yakni Pegunungan Arfak, Papua Barat; Sumba Tengah, Nusa Tenggara Timur; Maybrat dan Tambrauw, Papua Barat Daya; serta Mahakam Ulu, Kalimantan Timur.
Ke depan, jumlah SPPG yang beroperasi akan terus bertambah. Penambahan SPPG yang beroperasi akan diikuti dengan peningkatan penyerapan anggaran.
Menurut Dadan, setiap SPPG membutuhkan anggaran senilai Rp900 juta hingga Rp1 miliar per bulan untuk menyalurkan MBG kepada penerima manfaat di daerahnya.
"Jadi, setiap 1 SPPG berdiri maka otomatis dalam 1 bulan akan terserap antara Rp900 juta sampai dengan Rp1 miliar. Jika diperhatikan, penyerapan anggaran pada 8 September, kami baru menyerap Rp13,2 triliun. Sekarang sudah Rp15,7 triliun," ujarnya.
Saat ini, lanjut Dadan, sudah ada 12.897 SPPG dengan status akan operasional dan 9.632 SPPG yang dalam proses verifikasi pengajuan.
Perlu diketahui, pajak merupakan sumber penerimaan yang paling dominan di Indonesia, di mana sekitar 70% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bersumber dari penerimaan pajak. (rig)