BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah akan membentuk Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi untuk mengakselerasi kinerja sejumlah program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan tim akan memonitor seluruh program prioritas pemerintah, terutama yang sedang mandek. Setelah meninjau lebih lanjut, barulah tim akan menyusun langkah-langkah untuk mengantisipasi dan mengatasi tiap-tiap permasalahan.
"Tim percepatan program pembangunan ekonomi itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya enggak macet lagi, karena yang macet kita percepat supaya berjalan dengan baik," ujarnya, dikutip pada Selasa (16/9/2025).
Tim Percepatan Pembangunan Ekonomi akan dikepalai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menko Pangan Zulkifli Hasan. Sementara wakilnya terdiri atas wakil menteri keuangan, menteri investasi/kepala BKPM, dan menteri PPN/Bappenas, serta beranggotakan seluruh menteri yang terkait dengan program prioritas pemerintah.
Purbaya menambahkan tim ini juga akan berfungsi sebagai wadah pengaduan bagi pelaku usaha sektor swasta. Dia mengeklaim tim siap menerima laporan atau keluhan seputar bisnis yang dijalankan oleh para pengusaha.
Dia mengutarakan rencananya tim akan melaksanakan sidang atau diskusi mengenai permasalahan pelaku bisnis sebanyak 1 kali setiap pekan. Sebab, peran sektor swasta sangat vital dalam menggerakkan perekonomian nasional.
"Saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan secara signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah," kata Purbaya.
Sebelumnya, Purbaya menilai peran sektor swasta bakal cukup signifikan dalam menggerakkan perekonomian. Menurutnya, perusahaan swasta sebagai agen-agen ekonomi di dalam negeri juga berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak.
"Di zaman Presiden SBY, private sektor hidup dan menjalankan ekonomi ini berhubungan juga dengan tax ratio. Ketika private sector yang jalan, dia akan lebih banyak bayar pajak dibandingkan pemerintah," katanya dalam rapat bersama Komisi XI DPR, pekan lalu.
