BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews - Target pendapatan dan belanja negara yang dimuat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026, sama-sama mengalami peningkatan dibandingkan dengan APBN pada tahun ini.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pendapatan negara pada 2026 ditargetkan Rp3.147,7 triliun, naik 9,85% dari outlook 2025. Menurutnya, penting untuk melanjutkan reformasi perpajakan guna mencapai target tahun depan.
"Pendapatan naik 9,8%, ini suatu target yang cukup besar. Tahun ini pendapatan negara kemungkinan hanya tumbuh 0,5%, maka reformasi di bidang pajak, bea cukai dan PNBP menjadi penting," katanya dalam Konpers RAPBN & Nota Keuangan Tahun Anggaran 2026, Jumat (15/8/2025).
Di bidang pajak, lanjut Sri Mulyani, Kemenkeu akan melanjutkan penyempurnaan coretax system, menerapkan sistem pemungutan pajak atas transaksi digital dalam dan luar negeri. Selain itu, Kemenkeu juga melaksanakan joint program, dan memberikan insentif.
Sementara itu, di bidang kepabeanan dan cukai, Kemenkeu akan melakukan ekstensifikasi barang kena cukai (BKC), intensifikasi bea masuk perdagangan internasional, menyusun kebijakan bea keluar guna mendukung hilirisasi produk, serta menggencarkan penindakan BKC ilegal.
"Dengan hilirisasi sudah terjadi, maka banyak bea keluar juga akan hilang karena sudah jadi input dari banyak pabrik smelter," ujar Sri Mulyani.
Selanjutnya, belanja negara tahun depan ditargetkan senilai Rp3.786,5 triliun. Angka ini meningkat sekitar 7,3% ketimbang tahun ini. Menurut Sri Mulyani, belanja negara tahun depan akan digunakan untuk mendukung 8 agenda prioritas.
Delapan agenda yang dimaksud terdiri dari ketahanan pangan, ketahanan energi, makan bergizi gratis (MBG), pendidikan bermutu, kesehatan berkualitas. Kemudian, pembangunan desa, koperasi dan UMKM, pertahanan semesta, serta mempercepat investasi dan perdagangan global.
"Kalau kita lihat agenda prioritas presiden tersebut, semuanya sudah masuk di dalam APBN [2026], kecuali yang dilakukan oleh Danantara secara terpisah. Oleh karena itu, kita akan terus menjaga agar APBN tetap sehat," tutur Sri Mulyani. (rig)
