BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Prabowo Subianto memberikan sorotan khusus kepada Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), dan Polri.
Prabowo meminta DJBC untuk tidak menetapkan prosedur yang memperlambat proses ekspor dan impor.
"Bea cukai harus beres, jangan macam-macam lagi mencari prosedur yang mengada-ada dan memperlama," katanya dalam Sarasehan Ekonomi Bersama Presiden RI, Selasa (8/4/2025).
Sementara itu, Prabowo meminta TNI AL dan Polri untuk tidak turut serta dalam praktik penyelundupan. Dia menegaskan bahwa penyelundupan merupakan ancaman bagi industri dan rakyat Indonesia.
"Kalau ada petugas atau pejabat dari institusi negara yang terlibat melindungi penyelundupan harus kita tindak sekeras-kerasnya," ujarnya.
Sembari melakukan deregulasi kepabeanan dan mencegah penyelundupan, Prabowo menuturkan pemerintah akan menghapuskan ketentuan kuota impor yang selama ini mempersulit kegiatan usaha.
Selama ini, lanjutnya, kuota impor hanya dinikmati oleh segelintir perusahaan tertentu. Untuk itu, relaksasi ketentuan impor diperlukan untuk meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi.
"Bikin pengusaha merasa dimudahkan. Para pengusaha itu menciptakan lapangan kerja. Pengusaha itu pelaku yang di depan," tuturnya.
Namun demikian, sebagai konsekuensi dari kemudahan-kemudahan tersebut, Prabowo meminta pengusaha untuk mematuhi ketentuan pajak yang berlaku.
"Boleh cari untung, tapi kami minta para pengusaha bayar pajak yang benar. Jangan pelihara 2-3 buku. Saya sudah lama jadi orang Indonesia," katanya. (rig)
