BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Deposit pajak merupakan fitur baru yang tersedia dalam coretax administration system (CTAS). Melalui deposit pajak, wajib pajak bisa membayar dan menyetorkan pajak terutangnya.
Ketentuan soal deposit pajak ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 81/2024. Beleid tersebut juga mengatur 3 cara wajib pajak bisa menambahkan saldo deposit pajaknya.
“Pengisian deposit pajak dilakukan dengan, pertama, pembayaran melalui sistem penerimaan negara secara elektronik,” bunyi penggalan Pasal 103 ayat (3) PMK 81/2024, dikutip pada Rabu (5/11/2024).
Kedua, penambahan saldo deposit pajak juga dapat dilakukan dengan permohonan pemindahbukuan. Ketiga, saldo juga dapat bertambah akibat permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak.
Berdasarkan Pasal 1 poin 113 PMK 81/2024, deposit pajak adalah pembayaran pajak yang belum merujuk pada kewajiban perpajakan tertentu. Pembayaran dan penyetoran pajak menggunakan cara ini dilakukan melalui pemindahbukuan, sesuai dengan Pasal 103 ayat (2) PMK 81/2024.
Salah satu keuntungan yang didapatkan wajib pajak yang menggunakan deposit pajak adalah berkurangnya risiko keterlambatan pembayaran pajak. Hal ini disebabkan tanggal pengisian deposit pajak akan diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak.
Untuk pengisian deposit pajak melalui sistem penerimaan negara secara elektronik, tanggal bayar yang tertera pada bukti penerimaan negara (BPN) akan diakui menjadi tanggal pembayaran dan penyetoran pajak.
Selanjutnya, untuk pengisian deposit pajak melalui permohonan pemindahbukuan, tanggal bayar yang tertera pada bukti pemindahbukuan akan menjadi tanggal pembayaran dan penyetoran pajak.
Sama halnya dengan 2 cara sebelumnya, pengisian deposit pajak melalui permohonan atas sisa kelebihan pembayaran pajak atau sisa imbalan bunga setelah diperhitungkan dengan utang pajak, tanggal penerbitan surat keputusan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (SKPKPP) akan diakui sebagai tanggal pembayaran dan penyetoran pajak. (Syallom Aprinta Cahya Prasdani/sap)
