BERITA TERKINI
Umat Islam memadati Jabal Rahmah jelang wukuf di Arafah, Makkah, Arab Saudi, Sabtu (15/6/2024). Jutaan jamaah haji dari berbagai negara berkumpul di Arafah untuk melaksanakan wukuf yang merupakan rukun haji pada prosesi puncak ibadah haji 1445 H. ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan/wpa.
JAKARTA, DDTCNews - Biaya haji yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) baik yang berupa biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) maupun BPIH khusus terbebas dari pengenaan PPh.
Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf o UU PPh, setoran BPIH dan BPIH khusus yang diterima BPKH termasuk salah satu jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek PPh.
"Yang dikecualikan dari objek pajak adalah ... dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima BPKH," bunyi Pasal 4 ayat (3) huruf o UU PPh, dikutip Minggu (16/6/2024).
Diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 18/2021, penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu yang diterima oleh BPKH juga dikecualikan dari objek PPh.
Penghasilan pengembangan keuangan haji tersebut antara lain, pertama, imbal hasil dari giro, deposito, sertifikat deposito, dan tabungan pada bank di Indonesia yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, serta surat berharga syariah yang diterbitkan oleh BI.
Kedua, imbal hasil dari sukuk, surat berharga syariah negara, dan surat perbendaharaan negara syariah yang diperdagangkan di bursa efek Indonesia. Ketiga, dividen dari dalam/luar negeri.
Keempat, bagian laba yang diterima atau diperoleh dari pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif yang dapat berupa imbal hasil dari reksadana syariah, kontrak investasi kolektif efek beragun aset, kontrak investasi kolektif dana investasi real estat, kontrak investasi kolektif dana investasi infrastruktur, dan/ atau kontrak investasi kolektif berdasarkan prinsip syariah sejenis.
Kelima, penjualan investasi dalam bentuk emas batangan atau rekening emas yang dikelola lembaga keuangan syariah.
Penghasilan dari kelima instrumen di atas dikecualikan dari pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan surat keterangan tidak dilakukan pemotongan/pemungutan PPh. (sap)
