BERITA TERKINI
Menkeu Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/6/2024).
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan implementasi pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (PSIAP) atau coretax administration system (CTAS) akan menciptakan perubahan yang positif pada sistem perpajakan di Indonesia.
Sri Mulyani mengatakan CTAS menjadi bagian dari reformasi perpajakan. Sejalan dengan perbaikan administrasi pajak melalui implementasi CTAS, pelayanan dan kepastian dalam perpajakan juga akan meningkat.
"Di sisi investasi sistem, Kementerian Keuangan terus memperbaiki dan membangun coretax system. Diharapkan akan jadi motor perubahan dari sisi pelayanan dan kepastian aspek perpajakan," katanya dalam rapat paripurna DPR, Selasa (4/6/2024).
Sri Mulyani mengatakan pemerintah akan terus melanjutkan reformasi perpajakan. Reformasi ini termasuk dari sisi teknologi untuk membuat proses bisnis di bidang pajak lebih efektif dan efisien.
Selain investasi di bidang teknologi, penguatan pelayanan dan kepastian perpajakan juga dilakukan melalui perbaikan proses bisnis, regulasi, serta sumber daya manusia.
Pada dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025, pemerintah menuliskan target rasio perpajakan sebesar 10,09% hingga 10,29% terhadap produk domestik bruto (PDB). Rasio perpajakan diharapkan terus meningkat secara bertahap hingga mencapai 10,58% hingga 11,48% pada 2029.
Dokumen tersebut juga menyatakan kebijakan teknis pajak pada 2025 salah satunya integrasi teknologi untuk penguatan sistem perpajakan dengan melanjutkan implementasi CTAS dalam pengelolaan administrasi perpajakan.
CTAS telah diamanatkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) 40/2018 tentang Pembaruan Sistem Administrasi Perpajakan. Implementasi CTAS dijadwalkan akan dimulai pada pertengahan 2024.
CTAS direncanakan bakal mengintegrasikan 21 proses bisnis utama DJP. Proses bisnis tersebut yakni pendaftaran, pengawasan kewilayahan atau ekstensifikasi, pengelolaan SPT, pembayaran, data pihak ketiga, exchange of information, penagihan, taxpayer account management, dan compliance risk management (CRM).
Selanjutnya, ada pemeriksaan, pemeriksaan bukper dan penyidikan, business intelligence, intelijen, document management system, data quality management, keberatan dan banding, non-keberatan, pengawasan, penilaian, layanan edukasi, dan knowledge management. (sap)
