BERITA TERKINI
Ilustrasi. Sejumlah alat berat beroperasi di kawasan penambangan batu bara Desa Sumber Batu, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, Aceh, Jumat (24/5/2024). ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas/foc.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengeklaim pemberian izin usaha pertambangan kepada badan usaha milik ormas keagamaan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sesuai dengan Pasal 83A Peraturan Pemerintah (PP) 25/2024, wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) yang merupakan wilayah eks perjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B) ditawarkan secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan.
"Dalam hal ini, WIUPK diberikan kepada badan usaha yang dimiliki ormas yang benar-benar bertujuan untuk pemberdayaan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat anggota ormas," ujar Kabiro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agus Cahyono Adi, dikutip pada Minggu (2/6/2024).
Namun, perlu dicatat, badan usaha milik ormas keagamaan harus memenuhi persyaratan-persyaratan terlebih dahulu sebelum bisa mendapatkan WIUPK dari pemerintah.
Agar bisa memperoleh WIUPK, kepemilikan saham ormas keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. Tak hanya itu, badan usaha milik ormas juga dilarang bekerja sama dengan pemegang PKP2B sebelumnya ataupun afiliasinya.
Setelah izin diberikan, kepemilikan saham ormas keagamaan pada badan usaha juga tidak dapat dipindahtangankan ataupun dialihkan tanpa persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tambang minerba.
"Yang dimaksud dengan dipindahtangankan adalah larangan untuk pemindahtanganan dalam hal izin telah diberikan," bunyi ayat penjelas dari Pasal 83A ayat (3) PP 25/2024.
Ketentuan lebih lanjut mengenai penawaran WIUPK secara prioritas kepada badan usaha milik ormas keagamaan akan diatur lebih lanjut dalam peraturan presiden (perpres), bukan peraturan menteri. (rig)
