Menkeu Sri Mulyani dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian KEM-PPKF 2025, Senin (20/5/2024).
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah resmi menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 kepada DPR.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah merancang defisit APBN 2025 pada kisaran 2,45% hingga 2,82% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, pemerintah akan menyusun APBN 2025 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan tantangan yang terjadi pada tahun depan.
"Upaya untuk menutup defisit dilakukan dengan mendorong pembiayaan yang inovatif prudent dan sustainable," katanya dalam rapat paripurna DPR dengan agenda penyampaian KEM-PPKF 2025, Senin (20/5/2024).
Kisaran defisit APBN 2025 tersebut lebih besar dari defisit APBN 2024 yang diprakirakan sebesar 2,29% PDB.
Sri Mulyani mengatakan KEM-PPKF 2025 disusun pada masa transisi di masa pemerintahan saat ini untuk pemerintahan selanjutnya. Kebijakan fiskal juga harus menjadi fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.
Dia menjelaskan pendapatan negara pada 2025 akan makin meningkat ke kisaran 12,14% hingga 12,36% terhadap PDB. Sementara itu, belanja negara akan mencapai kisaran 14,59% hingga 15,18% terhadap PDB.
Sejelan dengan defisit diproyeksi mencapai 2,45% hingga 2,82% terhadap PDB, rasio utang akan tetap di kisaran 37,98% hingga 38,7% terhadap PDB.
Sri Mulyani menambahkan salah satu tantangan yang harus diwaspadai yakni meningkatnya tensi geopolitik. Pemerintah juga akan berupaya menggunakan instrumen APBN untuk menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan.
Menurutnya, laju pertumbuhan ekonomi diharapkan menjadi fondasi kuat untuk lebih tinggi pada tahun depan.
"Dinamika global dan nasional serta berbagai guncangan telah ciptakan tantangan yang rumit dan tidak mudah," ujarnya.