BERITA TERKINI
Foto: Kementerian ESDM.
JAKARTA, DDTCNews - Pengembangan proyek carbon capture storage (CCS) menjadi peluang bisnis baru bagi investor di hulu migas. Teknologi CCS memungkinkan penangkapan emisi gas rumah kaca, terutama karbondioksida (CO2) dari industri, dan kemudian disimpan di bawah tanah secara permanen sehingga emisi gas buang tidak lepas ke atmosfer.
Belum lama ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan Perpres 14/2024 tentang Penyelenggaraan Kegiatan CCS. Ada aspek perpajakan yang ikut diatur di dalamnya. Seperti apa?
"Pendapatan dari hasil monetisasi dalam bentuk imbal jasa penyimpanan [storage fee] diberlakukan sesuai dengan ketentuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu migas," bunyi Pasal 42 Perpres 14/2024, dikutip pada Kamis (16/5/2024).
Perlu diketahui, penyelenggaraan CCS dilaksanakan berdasarkan 2 skema bisnis. Pertama, berdasarkan kontrak kerja sama (KKS) yang dimonetisasi dalam bentuk storage fee. Kedua, berdasarkan izin operasi penyimpanan yang juga dimonetisasi dalam bentuk storage fee.
Jika pelaksanaan CCS dilakukan berdasarkan izin operasi penyimpanan maka dikenakan kewajiban penerimaan negara bukan pajak (royalti) yang wajib dibayarkan kepada pemerintah. Pemegang izin operasi penyimpanan dikenai kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Besaran kewajiban PNBP (royalti) kepada pemerintah juga mengikuti ketentuan yang saat ini berlaku. Pemerintah juga menyediakan insentif perpajakan bagi investor yang mengembangkan CCS di Indonesia.
Sebagai informasi, saat ini sudah ada 15 proyek kajian CCS/CCUS yang tersebar di Indonesia. Sebagian besar di antaranya direncanakan mulai beroperasi (onstream) pada 2030.
Indonesia memiliki potensi penyimpanan sumber CO2 sebanyak 577,62 giga ton. Perinciannya, depleted oil & gas sebanyak 4,85 giga ton dan saline aquifer sebanyak 527,77 giga ton. Volume penyimpanan yang besar membuat Indonesia sebagai salah satu negara dengan potensi penyimpanan karbon terbesar di dunia. (sap)
