BERITA TERKINI
Ilustrasi. Gedung Badan Kebijakan Fiskal (BKF).
JAKARTA, DDTCNews - Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu menyatakan pemerintah masih memerlukan waktu untuk menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Febrio mengatakan KEM-PPKF masih diproses internal pemerintah sebelum diserahkan kepada DPR. Menurutnya, berbagai aspek akan terus dibahas bersama DPR, termasuk rencana defisit APBN 2025 yang mencapai 2,45%-2,8% terhadap produk domestik bruto (PDB).
"Nanti kita ikuti prosesnya saja. Ini kan masih belum masuk ke DPR. Ini sedang masih proses di pemerintah," katanya, dikutip pada Kamis (25/4/2024).
Febrio menuturkan penyusunan APBN 2025 memiliki siklus yang panjang dan akan dilaksanakan secara hati-hati. Menurutnya, pemerintah dan DPR akan menyusun APBN dengan baik untuk mengantisipasi setiap risiko pada masa depan.
Dokumen rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 menuliskan defisit APBN 2025 akan sebesar 2,45% hingga 2,8% terhadap PDB. Angka tersebut lebih besar dari defisit APBN 2024 yang diprakirakan sebesar 2,29% PDB.
APBN 2025 akan diarahkan untuk mendorong produktivitas dengan memberikan ruang fiskal yang cukup besar untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, pendapatan negara akan ditetapkan mencapai 13,7% hingga 15% dari PDB, utamanya ditopang oleh penerimaan perpajakan. Penerimaan perpajakan tersebut direncanakan mencapai 11,2% hingga 12% PDB.
Pemerintah pun menyiapkan 6 arah kebijakan untuk meningkatkan penerimaan perpajakan. Beberapa di antaranya seperti pendirian Badan Penerimaan Negara, penerapan coretax system, serta penguatan kegiatan ekstensifikasi pajak dan pengawasan terhadap high wealth individual.
Dari sisi belanja negara, pemerintah merancangnya sebesar 16,15% hingga 17,8% dari PDB. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat 11,96% hingga 13,35% dari PDB dan transfer ke daerah 4,19% hingga 4,45% dari PDB.
Dengan rencana postur APBN tersebut, stok utang pemerintah pada tahun depan diproyeksikan naik menjadi 39,77% hingga 40,14% dari PDB. Tahun ini, stok utang pemerintah diperkirakan mencapai 38,26% PDB. (rig)
