BERITA TERKINI
Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) memimpin sidang lanjutan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Kamis (28/3/2024). ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Kuasa hukum capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo kompak meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan menteri-menteri dalam sidang perkara perselisihan hasil pilpres.
Ketua Tim Hukum Tim Nasional Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Timnas AMIN) Ari Yusuf Amir mengatakan ada 4 menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang perlu dihadirkan dalam persidangan di MK sebagai saksi.
"Kami sudah menyampaikan permohonan kepada majelis hakim untuk dapat membantu menghadirkan menteri keuangan, menteri sosial, menteri perdagangan, dan menko perekonomian guna didengar keterangannya dalam persidangan ini," ujar Ari, dikutip Jumat (29/3/2024).
Hal yang sama juga diutarakan oleh Deputi Tim Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD, Todung Mulya Lubis. Menurut Todung, MK perlu menghadirkan setidaknya 2 menteri untuk didengar keterangannya di persidangan, yakni menteri sosial dan menteri keuangan.
Menurut Todung, kedua menteri tersebut memiliki peran penting dalam penyaluran bansos dan kebijakan fiskal. "Paling tidak 2 kementerian ini yang kami anggap sangat penting, sangat vital. Kami mohon berkenan majelis hakim untuk mengabulkan permohonan tersebut," ujar Todung.
Menjawab permohonan dari kubu Anies dan Ganjar tersebut, Ketua MK Suhartoyo mengatakan majelis hakim akan mempertimbangkannya dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).
Suhartoyo mengatakan MK akan memanggil menteri-menteri bila MK memang perlu mendengar keterangan dari menteri-menteri tersebut.
"Ketika MK harus membantu memanggil nanti ada irisan-irisan dengan keberpihakan. Jadi harus hati-hati, kecuali memang MK yang memerlukan dan kemudian ingin mendengar, tetapi bukan saksi atau ahli. Mahkamah harus hati-hati soal esensi keberpihakan ini," ujar Suhartoyo.
Bila MK memutuskan untuk memanggil menteri-menteri tersebut, pemohon tidak berhak mengajukan pertanyaan kepada para menteri. "Mahkamah yang membutuhkan, sehingga para pihak tidak boleh mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang membutuhkan itu mahkamah," kata Suhartoyo. (sap)
