Soal PPN 12 Persen, Pemerintah Buka Peluang Ubah Tarif Lewat UU APBN

JAKARTA, DDTCNews - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah akan membuka ruang kenaikan tarif PPN melalui UU APBN.

Menurut Airlangga, kenaikan tarif PPN dari 11% ke 12% pada tahun depan merupakan amanat UU 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Namun, kebijakan lebih lanjut terkait kenaikan tarif tersebut bakal dituangkan dalam UU APBN.

"Jadi, kita lihat saja. UU APBN itu bisa membuat kebijakan terkait dengan angka PPN tersebut," katanya, Jumat (22/3/2024).

Airlangga menambahkan bahwa kepastian mengenai kenaikan tarif PPN pada 2025 tersebut juga bergantung pada program yang akan dilakukan ke depan.

Sebagai informasi, UU HPP menaikkan tarif PPN secara bertahap dari 10% ke 12%. Tarif PPN sudah naik dari 10% ke 11% pada April 2022 dan akan dinaikkan lagi menjadi 12% paling lambat pada 1 Januari 2025.

Terlepas dari tenggat waktu tersebut, pemerintah sesungguhnya berwenang untuk mengubah tarif PPN menjadi paling rendah 5% dan maksimal 15% lewat peraturan pemerintah (PP). Tarif bisa diubah melalui PP setelah dibahas bersama dengan DPR.

"Berdasarkan pertimbangan perkembangan ekonomi dan/atau peningkatan kebutuhan dana untuk pembangunan, tarif PPN dapat diubah menjadi paling rendah 5% dan paling tinggi 15%," bunyi ayat penjelas dari Pasal 7 ayat (3) UU PPN.

UU PPN mengatur pembahasan perubahan tarif PPN dilakukan oleh pemerintah bersama DPR pada saat penyusunan RAPBN.

Dengan demikian, apabila pemerintah memiliki rencana untuk tidak menaikkan tarif PPN pada tahun depan maka pemerintah perlu membahas rencana tersebut saat menyusun RAPBN 2025 pada tahun ini. (rig)