BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan kepada media hasil Kinerja dan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (2/1/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nz
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mulai membahas penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah bakal menyusun APBN 2025 secara hati-hati dengan mempertimbangkan berbagai risiko. Menurutnya, APBN akan terus berperan untuk menjawab berbagai persoalan struktural dan fundamental.
"Secara khusus, saya meminta agar perancangan APBN kali ini semakin dipertajam, khususnya agar APBN mampu menjawab berbagai masalah struktural maupun fundamental, juga berbagai harapan dari masyarakat Indonesia," katanya melalui Instagram @smindrawati, Selasa (13/2/2024).
Sri Mulyani mulai membahas KEM-PPKF 2025 bersama Wamenkeu Suahasil Nazara dan jajaran pimpinan eselon I Kemenkeu, kemarin. Pembahasan KEM-PPKF ini menjadi bagian dari langkah awal perancangan APBN 2025.
Menurutnya, pemerintah akan tetap menjadikan APBN sebagai instrumen untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia.
"APBN akan terus dioptimalkan sebagai instrumen andalan untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan Indonesia," ujarnya.
APBN 2025 akan menjadi APBN terakhir yang disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Nantinya, APBN 2025 akan dijalankan oleh presiden yang memenangkan pemilu 2024 beserta kabinet barunya.
KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang memuat ulasan mendalam tentang gambaran dan skenario arah kebijakan ekonomi dan fiskal ke depan. Dokumen ini disusun dan disampaikan sebagai bahan pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan nota keuangan dan RAPBN.
UU MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) mengatur pemerintah perlu menyampaikan KEM-PPKF kepada DPR paling lambat tanggal 20 Mei. Setelah menerima KEM-PPKF, komisi DPR bersama kementerian/lembaga (K/L) akan mulai menggelar rapat untuk membahas rencana kerja dan anggaran (RKA) dari K/L tersebut. (sap)
