Fasilitas Kesehatan untuk Pegawai Melahirkan Kena Pajak Natura

JAKARTA, DDTCNews - Fasilitas kesehatan dari pemberi kerja berupa pembayaran RS untuk pegawai yang melahirkan dikategorikan sebagai imbalan kerja berbentuk kenikmatan.

Secara umum, bila fasilitas tersebut tertuang dalam kontrak kerja, fasilitas tersebut dikategorikan sebagai imbalan dalam bentuk kenikmatan yang menjadi objek PPh bagi penerimanya.

"Tidak dikecualikan dari objek PPh karena batasan fasilitas kesehatan dan pengobatan yang dikecualikan dari objek PPh terbatas dalam rangka kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kedaruratan penyelamatan jiwa, atau perawatan dan pengobatan lanjutan sebagai akibat dari kecelakaan kerja dan/atau penyakit akibat kerja," tulis DJP dalam FAQ PMK 66/2023, dikutip Rabu (20/12/2023).

Fasilitas pembayaran RS bagi pegawai yang melahirkan baru bisa dikecualikan dari objek PPh jika pemberi kerja mendapatkan penetapan berlokasi usaha di daerah tertentu.

"Fasilitas kesehatan tersebut diberikan di daerah tertentu, kota/kabupaten lokasi daerah tertentu, atau kota/kabupaten yang berbatasan dengan kota/kabupaten lokasi daerah tertentu," tulis DJP.

Adapun yang dimaksud sebagai daerah tertentu dalam PMK 66/2023 adalah daerah yang secara ekonomis memiliki potensi untuk dikembangkan, tetapi keadaan prasarana ekonominya kurang memadai dan sulit dijangkau oleh transportasi umum.

Tak hanya fasilitas kesehatan, fasilitas lain seperti tempat tinggal, pendidikan, peribadatan, pengangkutan, dan olahraga juga dikecualikan dari objek PPh bila pemberi kerja telah mendapatkan penetapan daerah tertentu dari dirjen pajak.

Agar ditetapkan sebagai daerah tertentu, pemberi kerja perlu mengajukan permohonan kepada dirjen pajak. Bagi pemberi kerja yang bergerak di bidang pertambangan minerba, surat keputusan daerah tertentu berlaku selama 5 tahun. Surat keputusan diberikan perpanjangan secara jabatan hingga izin tambang habis.

Bagi pemberi kerja yang tidak bergerak di bidang pertambangan minerba, surat keputusan daerah tertentu berlaku selama 5 tahun. Perpanjangan surat keputusan baru diberikan setelah ada permohonan. (sap)