Ada Supertax Deduction, BRIN Dorong Sektor Tambang Lakukan Litbang

JAKARTA, DDTCNews - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong sektor tambang melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang).

Kepala Pusat Riset Teknologi Pertambangan BRIN Anggoro Tri Mursito mengatakan pemerintah telah menyediakan fasilitas supertax deduction litbang. Menurutnya, BRIN bakal mendukung pengusaha sektor tambang memperoleh fasilitas pajak tersebut apabila melaksanakan litbang.

"Ini memberikan angin segar, terus terang, bagi industri tambang khususnya sehingga dapat diberikan pengurangan pendapatan bruto paling tinggi sampai 300%," katanya saat berdialog dengan PT Timah, dikutip pada Kamis (23/11/2023).

Anggoro mengatakan PMK 153/2020 telah mengatur wajib pajak yang melakukan kegiatan litbang tertentu dapat memanfaatkan pengurangan penghasilan bruto paling tinggi 300% dari jumlah biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang tertentu di Indonesia.

Pengurangan tersebut terdiri atas 100% dari jumlah biaya riil dan tambahan pengurangan sebesar paling tinggi 200% dari akumulasi biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan litbang dalam jangka waktu tertentu.

Terdapat 11 fokus litbang dan 105 tema litbang yang dapat diajukan untuk memperoleh fasilitas supertax deduction. Fokus bidangnya termasuk logam dasar dan bahan galian bukan logam.

Fasilitas supertax deduction diberikan kepada wajib pajak badan dalam negeri yang menyelenggarakan litbang. Kriteria memperoleh fasilitas ini di antaranya melaksanakan kegiatan litbang untuk dengan tujuan memperoleh penemuan baru, berdasarkan konsep atau hipotesis orisinal, memiliki ketidakpastian atas hasil akhirnya, terencana dan memiliki anggaran, serta bertujuan menciptakan sesuatu yang dapat ditransfer secara bebas atau diperdagangkan.

Anggoro berharap makin banyak pelaku usaha sektor tambang yang melaksanakan litbang dan memanfaatkan supertax deduction. Menurutnya, kegiatan litbang akan membantu pelaku usaha tersebut melakukan hilirisasi atau bahkan industrialisasi sehingga memperoleh nilai tambah.

"Kami berharap PT Timah juga bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk diupayakan mendapatkan pengurangan penghasilan bruto via PMK 153/2020," ujarnya. (sap)