BERITA TERKINI
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Purwitohadi dalam seminar.
JAKARTA, DDTCNews - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menegaskan fasilitas tax holiday atas pemindahan kantor pusat atau kantor regional ke Ibu Kota Nusantara (IKN) tidak berlaku atas wajib pajak badan yang sudah berkantor pusat di Jakarta.
Analis Kebijakan Ahli Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Purwitohadi mengatakan bila wajib pajak badan yang memindah kantor pusatnya dari Jakarta di IKN diberikan tax holiday, pemerintah bakal kehilangan potensi pajak yang besar.
"Oleh karena itu, yang kita berikan adalah pemindahan dari luar negeri ke Indonesia," ujar Purwitohadi dalam seminar Taxcussion 2023: Optimalisasi Pembangunan Ibu Kota Nusantara, Bagaimana Kebijakan Pajaknya? yang digelar oleh Taxplore UI, Jumat (13/10/2023).
Purwitohadi mengatakan wajib pajak badan dalam negeri bisa mendapatkan fasilitas tax holiday ini bila wajib pajak tersebut mendirikan kantor pusat atau kantor regional di IKN, bukan memindahkan kantor yang sudah ada dari luar IKN ke dalam IKN.
"Yang domestik bisa juga, tetapi dia bukan memindahkan tetapi mendirikan. Jadi sesuatu yang baru di IKN yang nanti akan jadi headquarter itu akan kita berikan juga [tax holiday]," ujar Purwitohadi.
Seperti diatur dalam Pasal 35 PP 12/2023, subjek pajak luar negeri (SPLN) yang mendirikan atau memindahkan kantor pusat atau kantor regional ke IKN berhak mendapatkan fasilitas tax holiday sepanjang memenuhi 3 syarat.
Pertama, memiliki minimal 2 unit afiliasi atau entitas terkait di luar Indonesia. Afiliasi tersebut dapat berupa anak usaha, cabang usaha, joint venture, dan entitas sejenis lainnya.
Kedua, fasilitas tax holiday diberikan bila pelaku usaha dimaksud memiliki substansi ekonomi di IKN. Ketiga, pelaku usaha harus membentuk badan hukum dalam bentuk PT di Indonesia.
Bagi wajib pajak badan dalam negeri yang mendirikan kantor pusat di IKN, tax holiday diberikan bila wajib pajak memiliki substansi ekonomi di IKN dan membentuk PT di Indonesia.
Persyaratannya terpenuhi, wajib pajak berhak mendapatkan fasilitas tax holiday sebesar 100% selama 10 tahun dan sebesar 50% untuk 10 tahun berikutnya. (sap)
