BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah menegaskan insentif pajak yang diberikan secara langsung untuk masyarakat, lebih besar ketimbang insentif yang diberikan kepada investor seperti tax holiday, tax allowance, dan sejenisnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan contoh insentif yang kepada masyarakat. Salah satunya ialah pembebasan bahan pokok dari pengenaan PPN. Menurutnya, penyerahan barang-barang tersebut seharusnya dikenai PPN.
"Itu kan sebetulnya seluruh barang dan jasa kalau mau jadi objek pajak dan subjek kena pajak maka dia seharusnya dipungut. Pada 2022 ini, sembako tidak dipungut PPN mencapai Rp38,6 triliun. Itu tax forgone," katanya, Rabu (30/8/2023).
Sri Mulyani menambahkan jasa pendidikan juga menjadi objek yang dibebaskan dari PPN. Adanya fasilitas tersebut membuat belanja perpajakan mencapai Rp20,8 triliun. Tak ketinggalan, UMKM juga mendapatkan fasilitas pajak.
"UMKM ini bisa Rp69,7 triliun kalau dipungut. Kita tidak memungut pajak di UMKM dari sisi PPN. PPh finalnya diperkecil, hanya 0,5% dari volume transaksi," tuturnya.
Sri Mulyani menjelaskan tax holiday dan tax allowance yang dirancang untuk menarik investasi justru hanya menimbulkan revenue forgone senilai Rp4,6 triliun, tidak setinggi revenue forgone yang timbul akibat pemberian fasilitas terhadap masyarakat secara umum.
Sri Mulyani mencatat fasilitas tax holiday sudah dinikmati oleh 184 perusahaan dengan nilai investasi mencapai Rp285,8 triliun. Lalu, ada 265 perusahaan yang menerima fasilitas tax allowance dengan nilai investasi Rp85,7 triliun.
"Jadi kombinasi investasi itu lebih dari Rp370 triliun, tetapi tax yang mereka nikmati dari tax holiday dan allowance itu hanya Rp4,6 triliun. Nilai Rp4,6 triliun itu kecil ketimbang insentif pajak kepada masyarakat dan UMKM," ujar Sri Mulyani. (rig)
