Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah mengestimasi penerimaan kepabeanan dan cukai akan mengalami shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – senilai Rp3,1 triliun pada 2023.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai hingga akhir tahun diprediksi hanya akan senilai Rp300,1 triliun atau setara 99% dari target Rp303,2 triliun. Kinerja penerimaan ini juga akan mengalami kontraksi 5,6%.
"Ini masih cukup baik karena bea dan cukai selama pandemi 3 tahun berturut-turut tidak pernah mengalami kontraksi penerimaan," katanya dalam rapat bersama Banggar DPR, Senin (10/7/2023).
Sri Mulyani mengatakan realisasi kepabeanan dan cukai pada semester I/2023 hanya Rp135,4 triliun atau kontraksi 18,8%. Kontraksi ini antara lain dipengaruhi oleh penurunan produksi hasil tembakau serta mulai termoderasinya harga komoditas.
Sementara untuk semester II/2023, outlook penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp164,7 triliun atau tumbuh 9,1%. Menurutnya, kinerja pada semester II/2023 memang diprediksi akan lebih baik ketimbang semester lalu.
Secara umum, dia menjelaskan outlook kepabeanan dan cukai yang sebesar 99% dari target dipengaruhi antara lain dampak penurunan produksi hasil tembakau, turunnya harga komoditas utama ekspor (minyak kelapa sawit mentah), serta turunnya tarif bea keluar produk mineral karena progres hilirisasi.
"Ini adalah kontraksi karena adanya normalisasi harga dari komoditas," ujarnya.
Sri Mulyani menambahkan kepabeanan dan cukai selama ini biasanya mampu mencapai target dan tumbuh positif, termasuk saat pandemi Covid-19. Misalnya pada tahun lalu, realisasinya mencapai Rp317,8 triliun atau 106,3% dari target Rp299 triliun.
Kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai pada 2022 juga mampu tumbuh 18%. (sap)