Pegawai melayani wajib pajak yang akan melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet, Jakarta, Selasa (14/3/2023). Wajib Pajak (WP) diberikan tenggat hingga 31 Maret 2023 untuk melaporkan SPT Pajak. ANTARA FOTO/Reno Esnir/tom.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) memastikan aplikasi permohonan antrean 'Kunjung Pajak' masih digunakan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan KP2KP di Indonesia.
Wajib pajak yang ingin mendatangi kantor pajak untuk mendapatkan asistensi atau konsultasi tetap perlu mengambil antrean di aplikasi Kunjung Pajak. Apabila antrean untuk tanggal yang dituju sudah habis, wajib pajak bisa memilih tanggal lain pada hari kerja.
"Atau, hubungi KPP terdaftar untuk memastikan bisa tidaknya melakukan kunjungan tanpa melalui antrean aplikasi," cuit contact center DJP menjawab pertanyaan netizen, dikutip pada Minggu (30/4/2023).
Pernyataan DJP di atas meralat penjelasan yang disampaikan sebelumnya, yakni bahwa sejumlah KPP sudah tidak lagi menggunakan aplikasi Kunjung Pajak. Pada penjelasan DJP sebelumnya, wajib pajak diimbau untuk menghubungi masing-masing KPP untuk menanyakan perlu tidaknya mengambil nomor antrean melalui Kunjung Pajak.
Aplikasi Kunjung Pajak sendiri diluncurkan pada September 2020 lalu di tengah masa pandemi Covid-19. Wajib pajak dapat memanfaatkan layanan di kantor pajak dengan melakukan reservasi lebih dulu melalui http://kunjung.pajak.go.id.
Secara umum, alur reservasi melalui aplikasi Kunjungan WP terdiri atas 3 langkah, yakni menyiapkan data diri, mengisi form di aplikasi, dan mendapatkan tiket antrean. Dalam prosesnya, wajib pajak juga diminta memilih jenis layanan yang diperlukan dan waktu kedatangan ke kantor pajak.
Nantinya, wajib pajak akan memperoleh nomor tiket melalui email. Email nomor tiket itulah yang harus ditunjukkan kepada fiskus ketika wajib pajak mendatangi KPP.
Wajib pajak juga diminta datang 10 menit sebelum waktu kedatangan yang dipilih dengan membawa identitas diri. Sebelum memberikan pelayanan, petugas akan mengecek kesesuaian nomor tiket dengan identitas wajib pajak. (sap)