BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo.
JAKARTA, DDTCNews – Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meminta agar para aparatur sipil negara (ASN) dapat merubah mindset dalam bekerja dari berorientasi proses menjadi berorientasi hasil.
Dalam konteks reformasi dan otomatisasi peraturan perundang-undangan, para ASN diharapkan mampu membuat peraturan yang sinergi, selaras, harmonis dan tidak menimbulkan kontroversi atau penentangan dari masyarakat ketika peraturan tersebut diterapkan.
“Reformasi di bidang hukum ini harus goal oriented bukan process oriented,” ujarnya dalam Seminar Reformasi Hukum di Bidang Keuangan Negara, Jumat (18/10/2019), seperti dilansir laman resmi Kemenkeu.
Dia mengapresiasi terobosan yang dilakukan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kemenkeu dengan dukungan dari para stakeholders dengan mengoptimalkan teknologi informasi dalam bentuk aplikasi SMART Legal Drafting (SMART LD).
Aplikasi SMART LD merupakan aplikasi yang mempermudah dan mempercepat para legal drafter dalam menyusun peraturan perundang-undangan berbasis teknologi. Para legal drafter dapat lebih berkonsentrasi pada subtansi karena aplikasi SMART LD mampu membantu seperti pengutipan referensi hukum dan formatnya.
Lebih lanjut, Wamenkeu mendorong agar Kemenkeu mampu menjadi pelopor, pemimpin, pemandu dan teladan reformasi perundang-undangan berbasis perkembangan teknologi bagi Kementerian/Lembaga (K/L) lainnya serta pemerintah daerah (pemda).
Reformasi hukum yang dipelopori oleh Kemenkeu diharapkan mampu menjembatani kesenjangan praktik dan peraturan yang ada. Reformasi hukum, sambungnya, harus dapat memayungi aktivitas birokrasi, memberikan kepastian hukum, dan tidak menghambat inovasi.
Indonesia, sambung Mardiamo, memiliki persyaratan yang memadai untuk menjadi negara maju. Namun kenyataannya, Indonesia belum mampu mengoptimalkan potensi yang dimilikinya dan melakukan kemajuan secara cepat.
Salah satu permasalahan yang diidentifikasi, lanjut dia, adanya peraturan yang ada masih saling tumpah tindih, tidak harmonis, dan bahkan bertentangan satu sama lain. Hal tersebut telah menghambat investasi dan kemajuan Indonesia.
“Diperlukan gerak langkah yang cepat, namun harmonis sehingga diperlukan reformasi peraturan perundang-undangan. Regulasi yang tidak konsisten, tumpang tindih, menghambat, harus diselaraskan, disederhanakan dan pasti dipangkas,” jelasnya. (kaw)
