BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung Kemenkeu.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah mengklaim arus kas (cash flow) APBN 2019 masih aman meskipun realisasi penerimaan pajak masih tercatat melambat. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Senin (14/9/2019).
Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan meskipun realisasi penerimaan negara – terutama pajak – masih seret, cash flow APBN 2019 masih tetap terkendali hingga saat ini.
“Cash flow masih aman dan walau penerimaan seret, [pemerintah] sudah me-manage belanjanya,” katanya.
Berdasarkan data APBN Kita, realisasi penerimaan pajak selama Januari—Agustus 2019 tercatat senilai Rp801,16 triliun atau 50,78% dari target APBN 2019 senilai Rp1.577,5 triliun. Realisasi itu sekaligus mencatat pertumbuhan 0,21% (year on year/yoy), lebih lambat dari tahun lalu 16,52%.
Sementara, realisasi belanja tercatat senilai Rp1.388,3 triliun atau 56,4% dari pagu. Secara tahunan, realisasi itu tercatat tumbuh 6,5% atau melambat dibandingkan dengan realisasi pada periode yang sama pada tahun lalu sebesar 8,8%.
Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti penerimaan negara yang telah disetorkan melalui marketplace e-commerce. Sejak dirilis pada 23 Agustus 2019 hingga 11 Oktober 2019, setoran penerimaan negara yang dilakukan melalui marketplace sudah mencapai puluhan miliar rupiah.
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Dirjen Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan Andin Hadiyanto mengatakan cash flow terjaga juga karena realisasi pembiayaan yang cukup tinggi. Hingga akhir Agustus 2019, realisasi pembiayaan mencapai Rp280,3 triliun atau 94,7% dari pagu Rp296 triliun.
Di sisi lain, Andin mengaku sudah menggunakan sisa lebih pembiayaan anggaran (Silpa) untuk membantu cash flow. Penggunaan Silpa diutamakan jika ada kebutuhan mendesak dan sangat tinggi. Silpa biasanya digunakan dalam hitungan minggu dan dikembalikan lagi.
“Kita selalu koordinasi dari sisi pembiayaan agar me-manage cash flow aman,” imbuhnya.
Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto mengatakan setoran penerimaan negara yang dilakukan lewat saluran marketplace e-commerce mencapai Rp59,7 miliar. Sebagian besar atau sekitar 90% dilakukan melalui Tokopedia.
Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah ke depannya. Pasalnya, sudah ada beberapa pelaku usaha dagang elektronik yang ingin menjalin kerja sama dengan Kemenkeu untuk bisa memfasilitasi setoran perpajakan dan PNBP via marketplace.
“Sementara ini sudah ada tiga yang bisa melakukan pembayaran penerimaan negara yaitu Tokopedia, Bukalapak, dan Finnet. Kemudian saat ini sudah menerima beberapa permohonan dari lembaga persepsi lainnya,” kata Andin.
Berdasarkan data Ditjen Bea dan Cukai (DJBC), jumlah penindakan impor barang kiriman tekstil dan produk tekstil (TPT) oleh pelaku e-commerce mengalami peningkatan dari 27 penindakan pada 2018 menjadi 190 penindakan. Kenaikan hingga 7 kali lipat ini hanya terjadi dalam Januari—September 2019.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan faktor kualitas pendidikan masih menjadi pekerjaan rumah besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Angkatan kerja yang kompeten menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam jangka panjang.
“Kita sudah sampaikan kalau SDM usia kerja kita mayoritas lulusan SD dan SMP. Belum lagi dilihat dari kualitas pendidikan yang hasilkan, semua menunjukan dari segi kemampuan perlu ditingkatkan,” katanya. (kaw)
