BERITA TERKINI
Ilustrasi gedung DJP.
JAKARTA, DDTCNews – Besaran subsidi pajak atau pajak yang ditanggung pemerintah per Juli 2019 tercatat melonjak. Hal tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (28/8/2019).
Berdasarkan data yang diberitakan Bisnis Indonesia, realisasi subsidi pajak per Juli 2019 tercatat senilai Rp5,6 triliun atau mencapai 49,1% dari pagu Rp11,4 triliun. Realisasi tersebut melonjak dari posisi akhir bulan sebelumnya yang hanya mencapai Rp1,1 triliun.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan hampir 90% subsidi pajak pada tahun ini dialokasikan untuk pajak penghasilan (PPh) atas bunga, imbal hasil, serta penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan kepada pemerintah dalam penerbitan surat berharga negara (SBN) di pasar internasional.
“Dengan tingginya outstanding SBN Indonesia yang beredar di luar negeri, semakin tinggi pula PPh atas bunga SBN yang harus ditanggung pemerintah. SBN yang outstanding kan tetap harus dibayar,” katanya.
Selain itu, beberapa media nasional juga masih menyoroti lemahnya kinerja penerimaan pajak hingga akhir Juli 2019. Kali ini, DPR meminta pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi automatic exchange of information (AEoI).
Berikut ulasan berita selengkapnya.
Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak (DJP) Hestu Yoga Saksama mengatakan lonjakan realisasi subsidi pajak per Juli 2019 lebih dikarenakan masalah pencairan saja. Dalam outlook pemerintah, subsidi pajak pada tahun ini akan mencapai Rp11,68 triliun atau 102,2% dari pagu.
“Mayoritas akan direalisasikan pada semester II/2019,” katanya.
Dalam rapat paripurna DPR, Anggota Fraksi Partai Nasdem Achmad Hatari meminta pemerintah untuk mengoptimalkan implementasi automatic exchange of information (AEoI). Langkah tersebut menjadi pelaksanaan Undang-Undang (UU) No.9/2017.
Hal senada juga diungkapkan perwakilan Fraksi Partai Demokrat dan PAN. Mereka meminta agar AEoI benar-benar dimaksimalkan untuk menggali potensi penerimaan pajak sekaligus memperluas basis pajak.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemanfaatan akses data keuangan telah dilakukan oleh pemerintah. Namun, dia mengaku implementasi AEoI akan lebih optimal jika ada dukungan dan bantuan dari berbagai pemangku kepentingan.
“Namun juga dibutuhkan dukungan dan bantuan berbagai pemangku kepentingan, khususnya dari
Mulai 2020 dan setiap tahun setelahnya, sambung Sri Mulyani, akan dilaksanakan penilaian implementasi AEoI terhadap semua negara yang berkomitmen oleh OECD untuk memastikan implementasi berjalan efektif dan sesuai standar internasional.
Realisasi penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) hingga akhir Juli 2019 tercatat senilai Rp79,15 triliun atau tumbuh 22,51% (year on year/yoy). Pertumbuhan tersebut cenderung menurun dibandingkan posisi per akhir Mei dan Juni 2019 yang masing-masing tercatat 60,17% dan 31.59%. (kaw)
