Tepis Kampanye Negatif Soal Sawit, Ini Penjelasan Darmin

JAKARTA, DDTCNews – Minyak kelapa sawit sebagai komoditas andalan ekspor terus tertekan sepanjang 2018. Restriksi perdagangan dari Uni Eropa hingga India menjadi faktor utama loyonya kinerja sawit nasional.

Pemerintah yang selama ini defensif akhirnya mulai aktif membela minyak kelapa sawit di level internasional. Melalui Kemenko Perekonomian, pemerintah membela salah satu produk minyak nabati tersebut dari kampanye negatif.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan kampanye negatif yang ditujukan kepada minyak kelapa sawit tidak didudukkan secara benar. Isu minyak nabati dari kelapa sawit yang merusak lingkungan dan keanekaragaman hayati belum diulas secara komprehensif berbasis penelitian ilmiah.

“Kami tidak sekadar mengikuti irama untuk mencari-cari kesalahan kelapa sawit, tetapi lebih berupaya pada mencari apa yang bisa ditempuh untuk memenuhi kebutuhan minyak nabati dunia,” katanya dalam konferensi pers, Senin (4/2/2019).

Darmin lantas merujuk laporan terbaru dari International Union for Conservation of Nature (IUCN) terkait minyak kelapa sawit. Laporan tersebut menolak mentah-mentah produk kelapa sawit yang dinilai tidak memecahkan isu soal lingkungan hidup dan keanekaragaman hayati.

Pasalnya, seperti diungkap dalam laporan itu, tanaman kelapa sawit lebih baik dari sisi efektivitas penggunaan lahan dari produk minyak nabati lainnya. Sebagai contoh, untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati, tanaman kelapa sawit membutuhkan lahan seluas 0,26 hektare.

Sementara itu, minyak bunga matahari untuk menghasilkan produksi yang sama memerlukan lahan seluas 1,43 hektar. Begitu juga dengan minyak kacang kedelai yang perlu 2 hektare untuk menghasilkan 1 ton minyak nabati.

“Penelitian ini melahirkan pemahaman yang baik dari berbagai pihak dan bahwa berbagai upaya untuk lakukan kampanye itu tidak benar atau tidak sepenuhnya benar," tandasnya.

Darmin juga menyebutkan untuk soal lingkungan hidup, pemerintah sudah melakukan kebijakan pengaturan produksi kelapa sawit, seperti moratorium pembukaan lahan baru untuk perkebunan kelapa sawit. Kemudian, ada pula upaya untuk melakukan hilirisasi industri minyak kelapa sawit di Indonesia.

"Pemerintah fokus untuk kembangkan hilirisasi minyak kelapa sawit, kita tidak ingin terus menerus ekspor CPO saja,” tegas Darmin.