PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kemenkeu Rilis Platform Pembiayaan 'Hijau'

Redaksi DDTCNews
Jumat, 05 Oktober 2018 | 14.39 WIB
Kemenkeu Rilis Platform Pembiayaan 'Hijau'

JAKARTA, DDTCNews – Kementerian Keuangan merilis skema pendanaan baru dalam bentukĀ SDG Indonesia One.Ā PlatformĀ kerja sama ini akan mendukung pembiayaan infrastruktur sesuai dengan 17 poin tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan skemaĀ SDG Indonesia OneĀ ini diibaratkan melaksanakan satu program dengan dua indikator keberhasilan.Ā Pertama, memenuhi pembangunan nasional dan memenuhi target pembangunan internasional yang tercantum dalam SGD.

ā€œIbarat pepatah, sekali mendayung, dua tiga pulau terlampaui. Kami lihat 17 tujuan SDG sejalan dengan program pemerintah yang masuk dalam RPJM,ā€ katanya, Jumat (5/10/2018).

Tahap awal skemaĀ SGD Indonesia OneĀ mencatat dukungan pendanaan mencapai US$2,3 miliar atau setara Rp34,5 triliun. Sebagian besar dana tersebut berasal dari mitra, seperti dana filantropi,Ā climate fund,Ā green investorsĀ dan lembaga donor lainnya.

Dana tersebut akan dikelola oleh PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dengan sejumlah fasilitas di bawah platformĀ SDG Indonesia One. Fasilitas tersebut antara lain mencakup mitigasi risiko, fasilitas pembiayaan, dan fasilitas investasi.

ā€œDenganĀ platformĀ ini kami berharap bisa memberikan pelajaran bagi dunia bagaimana Indonesia mengorganisasikan dirinya sendiri secara lebih baik, sehingga kita mampu menyelesaikan berbagai persoalan pembangunan secara lebih berkualitas,ā€ terang Sri Mulyani.

Sektor prioritas dalamĀ platformĀ SDG Indonesia OneĀ ini adalah sektor yang sesuai dengan 17 SDG, seperti kesehatan, pendidikan dan energi terbarukan. Untuk saat ini, PT SMI akan berfokus kepada sektor infrastruktur yang sejalan dengan SDG.

ā€œMisalnya, kita akan bangun puskesmas sebagai layanan kesehatan yang harus ada di setiap kecamatan,ā€ imbuhnya.

Selain itu, platform ini juga akan dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan pembangunan di lokasi terdampak bencana di Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tengah. Dengan demikian, ada dukungan pendanaan di luar APBN untuk kegiatan rekonstruksi dan rehabilitasi wilayah yang terdampak bencana.

ā€œPemerintah terus mencari cara untuk mengurangi kesenjangan kebutuhan untuk pembangunan yang berorientasi terhadap SDG. Oleh karena itu,Ā platformĀ ini dibentuk sebagai pendanaan yang terintegrasi,ā€ tutur Sri Mulyani. (kaw)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.