BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Presiden RI Joko Widodo khawatir Dana Desa sebesar Rp60 triliun yang digelontorkan pada 2018 justru akan kembali ke DKI Jakarta. Mengingat, Dana Desa beberapa tahun lalu yang sudah masuk ke desa justru terserap di Jakarta.
Presiden Jokowi menegaskan pemanfaatan dana untuk perbaikan perekonomian daerah harus dibelanjakan di daerah terkait pula, sehingga perputaran uang ada di desa, kecamatan atau maksimal di lingkup kabupaten.
“Secara keseluruhan dana desa mencapai Rp187 triliun sejak tahun 2015, lalu tahun depan akan ditingkatkan lagi, tapi jangan sampai dana itu masuk lagi ke Jakarta,” paparnya di Jakarta, Senin (14/5).
Jika mau membuat infrastruktur, maka baik dari segi kebutuhan bahan-bahan dan para pekerjanya pun disarankan harus dari dalam wilayah daerah terkait, sehingga pertukaran uang di masing-masing desa yang diharapkannya benar-benar terealisasi dan bisa meningkatkan pertumbukan ekonomi daerah.
“Dalam setiap proyek seperti membangun jalan, embung, maupun irigasi tentunya membutuhkan pasir. Maka pasir itu harus dibeli dari desa terkait, maksimal di tingkat kabupaten. Pekerjanya pun harus dari desa terkait, sehingga pertukaran uang dan dampak positif lainnya pun terealisasi,” tuturnya.
Selain peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah, skema tersebut juga dinilai bisa meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan konsumsi masyarakat desa. Peningkatan jumlah lapangan pekerjaan akan terasa signifikan jika skema itu diterapkan di setiap desa.
“Bayangkan kalau 1 desa mempekerjakan 100 warga, berarti sudah membuka lapangan pekerjaan 7,4 juta orang di seluruh Indonesia. Lalu jika 200 warga pekerja, maka akan terbuka lapangan pekerjaan 14 juta orang,” tegasnya.
Selain itu, Presiden Jokowi juga meminta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) agar menerapkan padat karya tunai untuk pengerjaan proyek-proyek yang didanai oleh Dana Desa. (Amu)
