BERITA TERKINI
Ilustrasi.
BENGALURU, DDTCNews - G-20 mendorong Inclusive Framework untuk segera menyelesaikan pembahasan Pilar 1: Unified Approach.
Dalam G-20 Chair Summary disebutkan bahwa konsensus pajak diperlukan untuk menciptakan sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan lanskap ekonomi global pada abad 21.
"Kami mendorong Inclusive Framework untuk segera memfinalisasi Pilar 1, termasuk isu-isu yang tersisa sehingga multilateral convention (MLC) dapat ditandatangani pada semester I/2023," bunyi G-20 Chair Summary, dikutip pada Senin (27/2/2023).
Pada saat yang bersamaan, Sekjen Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Mathias Cormann mengatakan OECD telah menggelar konsultasi publik atas desain Amount B Pilar 1.
Untuk Amount A, lanjutnya, sudah banyak aspek yang telah disepakati oleh negara-negara anggota Inclusive Framework dan siap untuk dituangkan dalam MLC. Dia pun mengimbau negara-negara untuk berkompromi agar MLC segera disepakati.
"Mengingat negosiasi sudah pada pada titik kritis, kami meminta dukungan dan kesediaan negara untuk berkompromi agar MLC dapat ditandatangani pada pertengahan 2023," tuturnya.
Untuk diketahui, Pilar 1 akan menjadi landasan dari realokasi hak pemajakan kepada yurisdiksi pasar atas penghasilan yang diperoleh perusahaan multinasional meski perusahaan tidak memiliki kehadiran fisik di yurisdiksi pasar.
Yurisdiksi pasar mendapatkan hak pemajakan atas 25% dari residual profit yang diterima korporasi multinasional yang tercakup pada Pilar 1. Residual profit adalah setiap laba korporasi multinasional yang berada di atas laba global sebesar 10%.
Sebagai contoh, apabila laba global suatu korporasi multinasional dalam setahun mencapai 12% maka residual profit adalah sebesar 2%.
Adapun perusahaan multinasional yang tercakup pada Pilar 1 adalah perusahaan dengan pendapatan global di atas €20 miliar dan profitabilitas di atas 10%. (rig)
