BERITA TERKINI
Ilustrasi.
PETALING JAYA, DDTCNews – Otoritas pajak Malaysia, Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN), mengajukan perubahan ketentuan dalam hal keterbukaan informasi perbankan wajib pajak.
Perubahan tersebut memungkinkan otoritas untuk mengajukan akses akun bank tanpa perlu memberitahu wajib pajak. Pengajuan akses tersebut semata-mata dilakukan untuk keperluan penelitian atau pemeriksaan pajak.
“Sebelumnya wajib pajak harus menandatangani formulir persetujuan sebelum bank dapat memberikan informasi rekening bank kepada otoritas pajak,” ujar ahli pajak Koong Lin Loong, dikutip Kamis (16/12/2021).
Ketentuan baru yang diajukan LHDN memungkinkan LHDN untuk mengakses akun bank wajib pajak secara langsung. Di sisi lain, bank dilarang untuk memberi informasi pada wajib pajak.
Adapun perubahan ketentuan yang diajukan LHDN terletak pada Section 106A. Nantinya ketentuan perlindungan data wajib pajak atau Personal Data Protection Act (PDPA) tidak dapat berlaku jika perubahan dalam Section 106A telah ditetapkan.
Dilansir The Star, perubahan aturan yang diusulkan juga memungkinkan LHDN untuk mengakses informasi perbankan wajib pajak dalam persidangan. Apabila LHDN mengenakan hukuman kepada wajib pajak di pengadilan, LHDN dapat meminta rincian rekening bank wajib pajak setelah perintah penahanan dikeluarkan.
“Otoritas pajak juga dapat meminta informasi wajib pajak dari asosiasi untuk memeriksa penghasilan wajib pajak. Pemeriksaan penghasilan ini berkaitan dengan donasi yang diberikan wajib pajak,” tambah Koong.
Jumlah kerugian yang harus ditanggung Malaysia karena penghindaran pajak diperkirakan berjumlah RM300 miliar atau setara Rp1.015 triliun setiap tahunnya. Jumlah tersebut setara dengan 18% dari produk domestik bruto (PDB) negara. (sap)
