Cegah Sengketa Dagang, Carbon Pricing Harus Merata Antaryurisdiksi

PARIS, DDTCNews - Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) mendorong setiap yurisdiksi untuk berkolaborasi dalam menerapkan kebijakan nilai karbon atau carbon pricing.

Director of the OECD Centre for Tax Policy and Administration Pascal Saint-Amans mengatakan kolaborasi diperlukan untuk memitigasi perubahan iklim sekaligus mencegah timbulnya potensi sengketa dagang akibat kebijakan carbon pricing.

"Setiap yurisdiksi harus bekerja sama untuk menyamakan pandangan dan membatasi potensi terjadinya sengketa dagang," ujar Saint-Amans, dikutip Senin (8/11/2021).

Berdasarkan temuan OECD, saat ini sudah 49% dari penggunaan energi dan emisi CO2 di negara-negara G20 yang tercakup dalam kebijakan carbon pricing. Meski demikian, masih terdapat beberapa negara anggota G20 yang belum sepenuhnya aktif dalam menerapkan carbon pricing.

Saint-Amans mengatakan carbon pricing, baik melalui instrumen pajak atau instrumen lainnya, memiliki peran besar dalam mendorong reduksi emisi serta meningkatkan investasi ramah lingkungan.

Namun, hingga saat ini masih terdapat hambatan politik di berbagai negara yang membuat kebijakan carbon pricing tak kunjung dapat diterapkan secara optimal.

Bila kebijakan carbon pricing tak diterapkan secara merata antaryurisdiksi, maka potensi terjadinya carbon leakage kian terbuka lebar. Hal ini akan mendorong yurisdiksi yang telah menerapkan carbon pricing untuk menerapkan carbon border adjustment mechanism (CBAM).

Oleh karena itu, OECD saat ini sedang merancang mekanisme mengenai penentuan nilai karbon yang ideal melalui emission trading scheme, pengenaan cukai atas BBM, serta mekanisme mengenai implicit carbon pricing.

"Implicit carbon pricing memang tidak seefisien explicit carbon pricing. Namun, implicit carbon pricing memungkinkan setiap yurisdiksi untuk tetap sejalan dan bergerak lebih cepat dalam menerapkan kebijakan carbon pricing," ujar Saint-Amans seperti dilansir Tax Notes International. (sap)