FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Dian Kurniati
Minggu, 19 September 2021 | 14.00 WIB
Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Ilustrasi.

MANILA, DDTCNews - Asosiasi Sekolah Swasta, Coordinating Council of Private Educational Associations (COCOPEA) Filipina mendesak Senat mengesahkan RUU No. 2272 yang mengatur insentif pajak untuk sektor sekolah swasta.

Presiden COCOPEA Anthony Tamayo mengatakan insentif tersebut sangat dibutuhkan untuk membantu sekolah swasta bertahan di tengah pandemi Covid-19. Apalagi, saat ini tahun ajaran baru telah dimulai.

"Saat kami memulai tahun ajaran baru, sektor pendidikan swasta berada dalam keadaan kritis," katanya, dikutip pada Minggu (19/9/2021).

Tamayo menuturkan RUU 2272 akan menjadi payung hukum pemberian insentif pajak bagi sekolah swasta. Selain itu, RUU tersebut juga akan menghindarkan sekolah swasta dari rencana kenaikan tarif pajak menjadi 25%.

Otoritas pajak, Bureau of Internal Revenue (BIR) sebelumnya mengumumkan akan menaikkan tarif pajak sekolah swasta menjadi 25% sebagaimana diatur dalam UU Pemulihan dan Insentif Pajak untuk Perusahaan (Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises/CREATE).

Setelah memperoleh desakan publik dan Senat mengajukan RUU untuk menghapus pasal dalam UU CREATE, BIR menangguhkan rencana kenaikan tarif pajak tersebut. Namun, pengesahan RUU tersebut kini makin dinantikan karena tahun ajaran baru telah dimulai pada 13 September lalu.

Tamayo menjelaskan tren pendaftar sekolah swasta terus menurun akibat pandemi Covid-19. Hingga 13 September 2021, pendaftaran di sekolah swasta turun 57% dari 3,37 juta calon siswa pada 2020, dan turun 66% dari 4,30 juta calon siswa sebelum pandemi.

"Kami menyerukan Senat segera mengesahkan intervensi legislatif yang paling penting ini agar lembaga pendidikan dapat fokus memberikan pendidikan berkualitas bagi peserta didik," ujarnya seperti dilansir philstar.com.

Sekolah di Filipina secara resmi mulai dibuka kembali pada 13 September 2021. Namun, kegiatan belajar dan mengajar masih harus dilakukan di rumah karena pemerintah belum mengizinkan kelas tatap muka. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.