AMERIKA SERIKAT

Pangkas Emisi Karbon, AS Pertimbangkan Carbon Border Tax

Muhamad Wildan
Rabu, 19 Mei 2021 | 15.12 WIB
Pangkas Emisi Karbon, AS Pertimbangkan Carbon Border Tax

Mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS) John Kerry, yang kini menjabat US Special Presidential Envoy for Climate, berbicara dalam satu konferensi pers di Gedung Putih, (22//4/2021), Washington. AS mempertimbangkan mengenakan biaya tambahan atas barang impor yang berasal dari yurisdiksi yang tidak aktif mengenakan pajak atas aktivitas yang mencemarkan lingkungan. (Foto: Alex Wong/Getty Images/al-monitor.com)

WASHINGTON D.C., DDTCNews - Amerika Serikat (AS) mempertimbangkan mengenakan biaya tambahan atas barang impor yang berasal dari yurisdiksi yang tidak aktif mengenakan pajak atas aktivitas yang mencemarkan lingkungan.

US Special Presidential Envoy for Climate John Kerry mengatakan Presiden Joe Biden saat ini sedang menimbang-nimbang dampak apa yang mungkin timbul akibat kebijakan tersebut.

"Kami ingin setiap negara turut serta dalam menurunkan emisi karbon dan semua pihak turut membayar biaya yang timbul dalam usaha memitigasi krisis iklim global," ujar Kerry, dikutip Rabu (19/5/2021).

Sebelum diterapkan, Kerry mengatakan pemerintah masih menghitung dampak yang akan timbul pada pasar domestik. "Kami ingin memahami dampaknya secara penuh sebelum kebijakan tersebut benar-benar diterapkan," ujar mantan Menteri Luar Negeri AS tersebut.

Ketika masih menjabat sebagai menteri luar negeri pada masa pemerintahan Barack Obama, Kerry diketahui memiliki peran besar dalam mendukung tercapainya konsensus atas Paris Agreement pada 2015.

Melalui Paris Agreement, negara partisipan telah menyatakan komitmennya untuk mendukung penurunan output emisi karbon. Pada saat yang bersamaan, Kerry juga menyambut positif rencana Uni Eropa yang akan memberlakukan carbon border adjustment mechanism.

Melalui program tersebut, seperti dilansir thehill.com, Uni Eropa mendorong setiap mitra dagang untuk memangkas output emisi karbon sebelum menjual barangnya ke Uni Eropa.

Hingga saat ini, belum ada skema yang jelas mengenai carbon border adjustment mechanism tersebut. Meski demikian, beberapa negara berkembang seperti China, Brazil, India, hingga Afrika Selatan telah menyuarakan keberatannya atas rencana Uni Eropa itu. (Bsi)

Editor :
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.