Lobi Biden, Tarif Pajak Korporasi Diusulkan Hanya 25%

WASHINGTON D.C., DDTCNews – Sebagian anggota Senat AS dari Partai Demokrat dan korporasi berpandangan kenaikan tarif pajak korporasi hingga 28% terlalu tinggi dan mengusulkan kenaikan tarif sebesar 25%.

Beberapa anggota Senat AS dan korporasi berpandangan tarif pajak sebaiknya dinaikkan dari 21% menjadi 25%, bukan sebesar 28% seperti yang direncanakan oleh Presiden AS Joe Biden sejak masa kampanye tahun lalu.

"Kami tidak menyukainya [kenaikan pajak], tetapi kami mengekspektasikan tarif naik menjadi 25%. Bila demikian, kami anggap itu sebagai keberhasilan lobi," kata seorang pelobi yang mewakiliki kepentingan salah satu korporasi sektor energi AS, Senin (19/4/2021).

Menurut pelobi tersebut, tarif pajak korporasi sebesar 25% adalah titik temu atas perbedaan antara pelaku usaha yang menolak kenaikan tarif dan beberapa anggota parlemen dari Partai Demokrat yang mendukung kenaikan tarif pajak hingga 28%.

Di lingkungan Senat AS, setidaknya sudah ada dua senator Partai Demokrat yang tidak mau merestui kenaikan tarif pajak korporasi sampai dengan 28% dan hanya mendukung kenaikan tarif menjadi 25% saja.

Senator AS dari Partai Demokrat Joe Manchin mengatakan tarif pajak korporasi sebaiknya hanya sebesar 25% sesuai dengan tarif rata-rata pajak korporasi secara global. "Itu rata-rata secara global dan setiap korporasi pasti memandang tarif tersebut cukup adil," tuturnya.

Seperti dilansir businessinsider.com, senator Partai Demokrat yang juga memandang tarif 28% terlalu tinggi adalah Mark Warner. Warner mengaku dirinya telah menyampaikan beberapa catatannya kepada Gedung Putih.

Untuk diketahui, porsi kursi yang dikuasai oleh masing-masing partai di Senat AS pada periode ini tercatat terbagi rata. Partai Demokrat dan Partai Republik tercatat sama-sama memiliki 50 kursi dari 100 kursi Senat AS.

Dengan demikian, jika terdapat 1 saja anggota Senat AS dari Partai Demokrat yang menolak usulan Biden maka tarif baru tersebut tidak bisa direalisasikan. Artinya, Biden memerlukan dukungan penuh dari partainya sendiri sehingga diperlukan kompromi di internal partai. (rig)