SANTO DOMINGO, DDTCNews - Pemerintah Dominika mengumumkan rencana pembebasan PPN untuk 26 barang kebutuhan pokok.
Menteri Keuangan Irving McIntyre mengatakan fasilitas pembebasan PPN atas barang kebutuhan pokok ini diusulkan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat. Kebijakan ini sudah disampaikan kepada DPR untuk mendapat persetujuan.
"Untuk mengurangi kesulitan pada rakyat, kami mencari cara selain melalui pajak untuk meningkatkan penerimaan dan memberikan keringanan bila diperlukan," katanya, dikutip pada Jumat (28/11/2025).
McIntyre mengatakan perintah berencana membebaskan PPN atas 26 barang, antara lain ikan kod, bawang bombai, bawang putih, kacang polong belah, kacang merah, kacang polong hitam, lentil, krim gandum, tepung jagung, dan oat.
Kemudian, fasilitas PPN juga diusulkan untuk luncheon, daging kornet kalengan, sarden kalengan, tuna kalengan, makarel kalengan, sereal, biskuit tanpa pemanis, jus jeruk, saus tomat, pasta gigi, deterjen, tisu toilet, dan pembalut wanita.
"Bapak Ketua [Parlemen], pemberian pembebasan ini memerlukan revisi UU PPN," ujarnya.
Dia menyebut atas 26 barang ini juga sudah tidak dikenakan bea masuk. Pemerintah berharap para distributor akan bekerja sama dengan meneruskan manfaat pembebasan PPN dan bea masuk ini kepada konsumen.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri, Bisnis Internasional, Perdagangan, dan Energi Vince Henderson mendorong para importir untuk mendatangkan lebih banyak barang dari negara anggota Komunitas Karibia (Caribbean Community/CARICOM). Atas impor barang-barang kebutuhan pokok dari negara CARICOM telah disepakati dikenakan tarif 0%.
Dengan strategi ini, Dominika bisa memperoleh barang dengan harga lebih murah untuk masyarakat.
"Beberapa barang diproduksi di kawasan ini, dan negara-negara anggota memiliki kapasitas untuk menyediakan lebih dari 75% kebutuhan kita. Oleh karena itu, barang-barang ini harus didukung," ucapnya dilansir dominicanewsonline.com. (dik)
