SEOUL, DDTCNews - Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata Korea Selatan Choi Hwi-young mengusulkan insentif pajak untuk produksi gim di negaranya.
Hwi-young mengatakan keringanan pajak dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan industri gim di Korea Selatan. Saat ini, Kementerian Kebudayaan telah berkoordinasi dengan otoritas pajak untuk membahas pemberian keringanan pajak atas biaya produksi gim.
"Kami sedang aktif bernegosiasi dengan otoritas pajak agar memberikan keringanan pajak atas biaya produksi serta berupaya memastikan hal tersebut terintegrasi dalam agenda nasional," katanya, dikutip pada Jumat (22/8/2025).
Hwi-young mengatakan pemerintah berkomitmen untuk mendukung pengembangan sektor kreatif di Korea Selatan, termasuk melalui pemberian keringanan pajak. Sebab, produk-produk kreatif dapat menjadi sarana mempromosikan budaya Korea Selatan.
Kementerian Kebudayaan juga mendorong agar insentif pajak menjangkau banyak sektor, termasuk gim.
Dilansir chosun.com, pemberian insentif pajak untuk industri gim ternyata juga menjadi perhatian parlemen. Anggota DPR Jeong Yeon-wook memandang UU Pembatasan Perlakuan Pajak Khusus perlu direvisi agar biaya produksi konten gim dapat menjadi kredit pajak.
Baru-baru ini, Kementerian Ekonomi dan Keuangan mengumumkan rencana reformasi pajak, termasuk pemberian keringanan pajak untuk produksi webtoon. Namun, gim belum masuk dalam cakupan keringanan pajak atas produksi konten.
Menurut Kementerian Ekonomi dan Keuangan, kredit pajak akan ditawarkan kepada semua konten yang memenuhi syarat yang dianggap sebagai webtoon atau komik digital Korea Selatan berdasarkan definisi yang dijelaskan dalam UU Promosi Komik.
Pada perusahaan skala besar, kredit pajak sebesar 10% akan diberikan berdasarkan pengeluaran untuk perencanaan dan produksi, biaya tenaga kerja, biaya lisensi untuk IP, dan biaya perangkat lunak yang diperlukan untuk pembuatan webtoon.
Sementara itu, kredit pajak sebesar 15% akan diberikan untuk perusahaan skala kecil atau menengah. Meski demikian, biaya apa pun yang terkait dengan pemasaran dan promosi tidak termasuk. (dik)