BERITA TERKINI
Ilustrasi.
KAIRO, DDTCNews – Pemerintah Mesir memutuskan untuk menghentikan pemberian perlakuan pajak khusus bagi badan usaha milik negara (BUMN).
Penghentian pemberian fasilitas pajak bagi BUMN merupakan salah satu prasyarat yang harus dipenuhi oleh Mesir untuk pencairan dana pinjaman senilai US$3 miliar dari International Monetary Fund (IMF).
"Regulasi baru ini tidak berlaku untuk sektor pertahanan dan sektor-sektor yang berkaitan dengan keamanan negara," tulis pemerintah Mesir dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (1/2/2024).
Undang-undang yang menjadi landasan penghapusan insentif pajak bagi BUMN sesungguhnya sudah disetujui oleh DPR dan ditetapkan oleh pemerintah pada Juli 2023. Meski begitu, peraturan pelaksana dari undang-undang tersebut baru ditetapkan pada tahun ini.
Sebagai informasi, undang-undang tersebut diterbitkan untuk menciptakan perlakuan pajak yang sama bagi BUMN dan swasta. Selama ini, BUMN mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan (PPh) sekaligus pengecualian bea masuk dan pajak properti.
Dengan undang-undang tersebut, pemerintah berharap level playing field antara BUMN dan swasta dapat menciptakan iklim usaha yang kompetitif dan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya di Mesir.
Sementara itu, kesepakatan pemberian pinjaman telah disepakati oleh Mesir dan IMF pada Desember 2022. Namun, Mesir tak kunjung merealisasikan komitmen-komitmen yang dipersyaratkan untuk mencairkan pinjaman senilai US$3 miliar tersebut.
Dalam kesepakatan tersebut, Mesir berkomitmen untuk menjual aset-aset milik negara, mengurangi peran pemerintah dalam perekonomian, serta menghentikan intervensi nilai tukar mata uang dengan mengadopsi floating exchange rate regime. (rig)
