BERITA TERKINI
Ilustrasi.
HANOI, DDTCNews - Kementerian Keuangan Vietnam mengusulkan pemangkasan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) dari 10% menjadi 8%.
Kemenkeu menyatakan pemerintah perlu membuat kebijakan yang efektif meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat. Pemangkasan tarif PPN dinilai akan meningkatkan konsumsi untuk sejumlah barang dan jasa sehingga pada akhirnya juga bakal mendorong pertumbuhan perekonomian.
"Pemerintah sedang mempertimbangkan 2 opsi terkait pengurangan PPN," bunyi pernyataan Kemenkeu, dikutip pada Sabtu (15/4/2023).
Opsi kebijakan yang pertama yakni pemangkasan tarif 2% dari tarif normal PPN sebesar 10% untuk sejumlah barang dan jasa.
Sementara untuk opsi kedua, juga pemangkasan tarif 2% dari PPN 10%, tetapi tidak termasuk barang dan jasa yang sudah terkena dampak pengurangan PPN sebelumnya. Ketika pandemi Covid-19, pemerintah telah memotong tarif PPN untuk sejumlah barang dan jasa sebagai bagian dari langkah pemulihan ekonomi nasional.
Usulan pemangkasan tarif PPN tersebut disambut positif pelaku usaha. Pengusaha telah sejak lama meminta dukungan tambahan dari pemerintah untuk membantu mempercepat pemulihan ekonomi sekaligus mengatasi berbagai tantangan yang terjadi belakangan ini.
Asosiasi Makanan dan Pangan (Food and Foodstuff Association/FFA) Kota Ho Chi Minh dalam pernyataannya menjelaskan sektor industri telah berjuang sejak akhir tahun lalu dengan kenaikan suku bunga, likuiditas yang buruk, peningkatan risiko di pasar obligasi dan saham, serta tarif logistik yang lebih tinggi. Selain itu, kinerja ekspor produk makanan juga sedang mengalami penurunan.
"Pengurangan tarif PPN merupakan salah satu kebijakan yang paling efektif dalam mendukung pemulihan dunia usaha," bunyi pernyataan FFA dilansir vietnamplus.vn.
Pandangan serupa juga disampaikan Asosiasi Minuman Vietnam. Asosiasi meminta pemerintah membuat kebijakan yang mampu meningkatkan konsumsi masyarakat, setidaknya hingga akhir tahun ini. (sap)
