BERITA TERKINI
SUMENEP, DDTCNews — Penerimaan retribusi parkir Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir ini diduga mengalami kebocoran lantaran selalu gagal mencapai target yang ditetapkan.
Anggota Komisi III DPRD Sumenep Moh Ramzi mengatakan selama ini penerimaan retribusi parkir selalu berkontradiksi dengan pertumbuhan jumlah kendaraan. Diperkirakan setiap bulan ada sekitar 1 juta kendaraan baru di Sumenep.
“Perlu dilakukan evaluasi, harus ada yang diperbaiki. Dengan melihat pertumbuhan kendaraan yang ada, seharusnya penerimaan retribusi parkir bisa mencapai target, apalagi sistem parkir berlangganan sudah diberlakukan,” tuturnya, Selasa (28/6).
Sebelumnya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep telah meluncurkan program parkir berlangganan pada 2012. Sistem ini bersifat otomatis dan berlaku untuk semua masyarakat yang memiliki kendaraan roda dua maupun roda empat.
Masyarakat dibebani pungutan sebesar Rp15 ribu untuk kendaraan roda dua dan Rp30 ribu untuk kendaraan roda empat. Pungutan tersebut dibayarkan setiap tahun saat masyarakat memperpanjang surat tanda nomor kendaraan (STNK) di Samsat.
Sistem ini sempat menuai kritik karena dianggap merugikan masyarakat yang tinggal di kepulauan, pasalnya puluhan kepulauan di Sumenep tidak memiliki fasilitas area parkir, namun mereka turut diwajibkan membayar parkir berlangganan.
Penerimaan dari sektor parkir di tahun 2016 ini dipatok Rp2,8 miliar atau naik sekitar 16% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp2,4 miliar. “Kami tidak mau tahu, yang jelas tahun ini target itu harus tercapai,” tegas Ramzi.
Di sisi lain, seperti dikutip newsmadura.com, Kepala Bidang Perhubungan Darat Dinas Perhubungan (Dishub) Sumenep Hadi mengaku meski tidak bisa mencapai target pihaknya telah mengupayakan berbagai cara guna memenuhi target penerimaan tersebut. (Amu)
